Kekeringan Hantam 3.856 Hektare Lahan Pertanian Jatim, 149 Puso
Kekeringan melanda 3.856 hektare lahan pertanian di Jawa Timur; per 10 September 2026, 597,11 hektare sawah padi terdampak dan 149,95 hektare mengalami puso.
DPKP Jatim menegaskan lahan terdampak belum tentu gagal panen; status puso diberikan ketika tanaman tidak dapat dipulihkan akibat kekurangan air.
Pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi mengantisipasi dampak kekeringan, sementara Pemprov Jatim menyiapkan bantuan benih melalui P-APBD 2026 untuk lahan hingga 1.000 hektare.
Surabaya, IDN Times - Kekeringan mengancam lahan pertanian di Jawa Timur (Jatim). Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Jatim mencatat total 3.856 hektare lahan pertanian terdampak kekeringan di sejumlah daerah. Dari jumlah tersebut, hampir 150 hektare lahan padi dilaporkan sudah mengalami puso atau gagal panen dan tidak bisa diselamatkan.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim, Heru Suseno mengatakan, kekeringan menjadi perhatian serius pemerintah karena air merupakan kebutuhan utama dalam produksi pertanian. Terlebih, Jatim merupakan salah satu lumbung pangan nasional, khususnya untuk komoditas padi.
“Ini bagian dari perhatian kita untuk mengantisipasinya. Karena komoditas pertanian kita itu kan memang sumber utama untuk kehidupannya itu kan air,” ujarnya, Rabu (14/10/2026).
Berdasarkan data hingga 10 September 2026, luas lahan padi yang terdampak kekeringan mencapai 597,11 hektare di seluruh Jatim. Dari total tersebut, sebanyak 149,95 hektare telah mengalami puso.
Heru menegaskan, lahan yang terdampak kekeringan tidak serta-merta berujung gagal panen. Sebagian lahan masih berpeluang diselamatkan, sedangkan status puso diberikan ketika tanaman sudah tidak dapat dipulihkan akibat kekeringan.
“Itu yang terdampak. Belum tentu yang namanya terdampak itu kemudian akhirnya puso. Puso itu ya sudah gagal panen, tidak bisa diselamatkan, banyak yang gagal,” jelasnya.
Untuk menekan dampak kekeringan, pemerintah mengaku telah melakukan langkah antisipasi sejak 2025 dan berlanjut pada awal 2026. Kementerian Pertanian bersama Pemprov Jatim juga berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan terhadap produksi pertanian.
“Karena Jawa Timur adalah salah satu lumbung pangan, terutama untuk padi,” tambah Heru.
Di sisi lain, Pemprov Jatim menyiapkan bantuan benih untuk membantu petani yang sawahnya mengalami puso. Melalui Perubahan APBD (P-APBD) 2026, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menyiapkan bantuan benih untuk lahan hingga 1.000 hektare.
Heru berharap luas lahan yang mengalami puso tidak bertambah signifikan, terutama jika hujan mulai turun pada Oktober. Dengan begitu, bantuan benih yang disiapkan pemerintah dapat mencukupi kebutuhan petani terdampak.
“Kita siapkan ada 1.000 hektare. Semoga saja tidak sampai 1.000 hektare. Karena perhitungan kita kalau sampai September ini baru 149,95 hektare, maka Oktober sudah ada air, kira-kira naiknya tidak terlalu banyak,” katanya.
Pemerintah berharap langkah antisipasi dan bantuan benih tersebut dapat membantu petani kembali menanam setelah gagal panen, sekaligus menjaga produksi pangan Jatim di tengah ancaman kekeringan.
