Surabaya, IDN Times - Jawa Timur (Jatim) memiliki 5.188 Desa Mandiri pada 2026. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak secara nasional. Namun, di balik capaian itu, ada pertanyaan yang lebih penting. Sejauh mana status mandiri mampu meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa?
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim mengarahkan penguatan desa agar tidak berhenti pada peningkatan status administratif. Kemandirian desa diharapkan tercermin dari ekonomi warga yang tumbuh, hasil pertanian yang memiliki nilai tambah, hingga terbukanya kesempatan kerja di kampung halaman.
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, kemajuan desa harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Petani diharapkan lebih mudah memasarkan hasil panen, perempuan pelaku usaha memperoleh pasar lebih luas, dan anak muda memiliki pilihan pekerjaan tanpa harus meninggalkan desa.
“Alhamdulillah, lebih dari dua pertiga desa di Jawa Timur kini berstatus mandiri. Saya ingin kemajuan itu terasa sampai ke rumah-rumah warga. Petani lebih mudah menjual hasil panen, ibu-ibu yang merintis usaha mendapat pelanggan baru, dan anak muda punya pilihan untuk bekerja di kampung halamannya sendiri,” ujarnya.
Berdasarkan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 728 Tahun 2026 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2026, jumlah Desa Mandiri di Jatim bertambah 472 desa dibandingkan 2025 yang tercatat sebanyak 4.716 desa.
Dari total 7.721 desa di Jatim,, sebanyak 5.188 desa berstatus mandiri, 2.110 desa berstatus maju, dan 423 desa berstatus berkembang. Jumlah Desa Mandiri tersebut setara 22,16 persen dari total 23.409 desa mandiri di Indonesia.
Jatim berada di posisi pertama nasional, disusul Jawa Barat dengan 3.064 desa dan Jawa Tengah sebanyak 2.768 desa. Sementara itu, jumlah desa berkembang di Jatim turun dari 566 desa pada 2025 menjadi 423 desa pada 2026. Dalam periode 2021–2026, Jatim juga mencatat nol Desa Tertinggal dan nol Desa Sangat Tertinggal.
Jika ditarik dalam enam tahun terakhir, peningkatan jumlah Desa Mandiri di Jatim terbilang signifikan. Pada 2021, jumlahnya baru 697 desa. Angka tersebut naik menjadi 1.490 desa pada 2022, kemudian 2.800 desa pada 2023 dan 4.019 desa pada 2024. Pada 2025 jumlahnya mencapai 4.716 desa hingga menembus 5.188 desa pada 2026.
Untuk mendorong dampak ekonomi di tingkat desa, Pemprov Jatim menjalankan sejumlah program pemberdayaan. Salah satunya Program Desa Berdaya yang diarahkan untuk mengembangkan potensi lokal menjadi sumber penghasilan masyarakat.
Program tersebut mencakup pengembangan desa tematik, wisata desa, ketahanan pangan, hingga usaha ekonomi kreatif. Selama 2021–2026, Desa Berdaya telah menjangkau 588 desa di 29 kabupaten dan satu kota dengan anggaran Rp58,8 miliar. Khusus 2026, dialokasikan Rp5 miliar untuk 50 desa.
Pemberdayaan ekonomi juga menyasar perempuan melalui Program Jatim Puspa atau Pemberdayaan Usaha Perempuan. Program ini memberikan stimulan modal dan pendampingan usaha untuk membantu perempuan di perdesaan mengembangkan usaha serta meningkatkan pendapatan keluarga.
Sepanjang 2020–2026, Jatim Puspa telah menjangkau 35.482 keluarga penerima manfaat di 842 desa dengan dukungan anggaran kumulatif Rp105,05 miliar.
Selain itu, Pemprov Jatim mengalokasikan Rp85,05 miliar untuk pemberdayaan 1.001 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) pada periode yang sama. Pengembangan unit usahanya mencakup sektor pertanian dan pangan, perdagangan dan jasa, pengelolaan sampah, hingga pariwisata.
BUM Desa diharapkan menjadi penggerak ekonomi lokal. Keberadaan unit usaha tersebut dapat membuka lapangan kerja, memperluas pemasaran produk masyarakat, serta menambah pendapatan asli desa.
Khofifah menilai, salah satu kunci penguatan ekonomi desa adalah meningkatkan nilai tambah hasil bumi. Produk pertanian tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi juga diolah dan dikemas agar memiliki nilai jual lebih tinggi.
“Kalau hasil panen bisa diolah dan dikemas di desa, warga ikut memperoleh penghasilan dari proses itu. Saya mengajak perguruan tinggi membantu warga menjaga mutu produk dan dunia usaha bermitra dengan BUM Desa untuk memasarkannya. Kita ingin nilai tambah hasil bumi dinikmati oleh keluarga yang menanam dan mengolahnya,” tukasnya.
Meski jumlah Desa Mandiri terus meningkat, masih ada 423 desa berstatus berkembang yang membutuhkan perhatian. Khofifah meminta pembangunan di desa-desa tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari kemudahan akses layanan dasar hingga pendampingan pengelolaan usaha bersama.
“Untuk 423 desa yang masih berstatus berkembang, mari kita mulai dengan mendengarkan warganya. Di satu desa, yang paling dibutuhkan mungkin layanan dasar yang lebih mudah dijangkau. Di desa lain, warga perlu pendampingan untuk mengelola usaha bersama. Dari situlah kita menentukan apa yang perlu dikerjakan lebih dulu,” pungkasnya.