Cegah Peredaran Narkotika, Lapas Madiun Miliki Sentra Layanan Publik

Selama ini, beberapa pelaku penyalahgunaan narkotika yang sudah berurusan dengan aparat penegak hukum mengaku dikendalikan dari Lapas Kelas I Madiun. Krismono menyatakan bahwa praktik semacam ini dapat terjadi lantaran telepon seluler berhasil diselundupkan ke penjara.

“Saya yakin, jika tidak ada HP masuk, maka pengendalian narkotika tidak bisa dilakukan dari dalam Lapas,” ujar Krismono usai peresmian Sentra Layanan Publik Lapas Kelas I Madiun, Jumat (13/3).

Oleh karena itu, salah satu fungsi dari sentra layanan publik untuk menyeterilkan barang bawaan pengunjung sebelum masuk ke Lapas untuk menjenguk warga binaan. Petugas menggeledah dan mengemas barang bawaan yang hendak diberikan kepada narapidana maupun tahanan.

Upaya ini sekaligus mencegah masuknya narkotika ke dalam Lapas. Apalagi, praktik yang pernah terungkap dengan cara yang tidak lazim, seperti menyimpan di pakaian dalam, makanan, dan alas kaki. “Luar biasa modusnya,” ucap Krismono.

Ia menyatakan, penyelundupan maupun pengendalian peredaran di Lapas juga didukung oleh oknum sipir. Maka, petugas penjara yang melindungi atau terlibat jaringan narkotika akan ditindak tegas. “Kalau selama ini masih ada oknum, akan kami beresi semua dengan ditindak tegas,” kata Krismono,

Untuk itu, petugas Kanwil Kemenkum HAM Jawa Timur melakukan pemeriksaan setiap saat. Upaya itu bertujuan membersihkan Lapas dari narkotika maupun jaringan pengedarnya.

Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi mengapresiasi sentra layanan publik yang sudah ada di Lapas Kelas I Madiun. Menurut dia, keberadaannya dapat mempercepat pelayanan, antrean pengunjung, dan mencegah masuknya narkotika ke penjara.

“Dengan ini (sentra layanan publik) semua barang yang masuk disegel di plastik, langsung dikontrol oleh petugas seperti di bandara,” ujar dia ditemui di tempat yang sama.

Gedung sentra layanan publik dibangun di lahan dengan luas 128 meter persegi. Dana pembangunan sebanyak Rp377 juta bersumber dari corporate social responsibility (CSR) PT Fajar Besthi Sejahtera. Keberadaannya sebagai wujud dukungan resolusi pemasyarakat tahun 2020 menuju zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK).

Selain di Lapas Kelas I Madiun, fasilitas serupa juga telah tersedia di Lapas Kelas I Malang dan Lapas Porong. Itu dari 53 satuan kerja pemasyarakatan wilayah Kanwil Kemenkum HAM Jawa Timur yang juga tengah berproses untuk mewujudkan WBK.