Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Ilustrasi guru sedang mengajar (unsplash.com/husniatisalma)
  • Sekitar 800 guru di Surabaya belum bersertifikat pendidik, mayoritas terkendala syarat minimal masa kerja mengajar dua tahun yang ditetapkan pemerintah pusat.

  • Pemkot Surabaya menargetkan seluruh guru PNS, PPPK penuh waktu, dan PPPK paruh waktu telah tersertifikasi pada 2027 melalui pengawalan anggaran dan pemetaan ulang data.

  • Dispendik juga menggelar pelatihan teknologi berkala bagi semua guru, sementara PGRI menilai sertifikasi penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi pendidik.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Surabaya, IDN Times - Sebanyak 800 guru di Kota Surabaya belum mendapat sertifikasi, sebagian besar terkendala persyaratan. Pemerintag Kota Surabaya pun menarget mereka semua tersifikasi pada tahun 2027.

Wali Kora Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, ia telah meminta jajaran Dispendik dan legislatif mengawal penganggaran agar tidak ada lagi guru PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu, maupun PPPK paruh waktu yang belum mengantongi sertifikat pendidik.

"Apalah arti kalau kita ada kegiatan yang banyak tapi ada guru yang belum tersertifikasi. Jadi semua guru yang saya ingin dari PPPK Penuh Waktu, PPPK Paruh Waktu, dan guru PNS di 2027 tidak ada yang belum tersertifikasi, semuanya sudah harus tersertifikasi,” ujarnya, Senin (16/11/2026).

Sementara itu, Kepala Dispendik Kota Surabaya Febrina Kusumawati menyatakan, kesiapannya untuk memetakan ulang data guru yang belum tersertifikasi. Menurutnya, saat ini masih terdapat sekitar 800-an guru di Surabaya yang belum mengantongi sertifikat pendidik, sebagian besar terkendala syarat minimal masa kerja mengajar selama dua tahun dari pemerintah pusat.

"Nanti akan petakan lagi dari angka yang saya sebut, siapa saja yang sudah memenuhi syarat minimal masa kerja maka akan kita berangkatkan. Kami optimalkan koordinasi dengan Kementerian untuk bisa seperti apa yang diperintahkan Pak Wali tadi bahwa guru di 2027 harus selesai semua sertifikasinya tercapai," jelas Febrina.

Tidak hanya soal sertifikasi, Febrina menambahkan, guru-guru di Surabaya juga terus didorong penuh untuk beradaptasi di era digitalisasi. Dispendik secara berkala menggelar pelatihan teknologi informasi bagi seluruh guru tanpa terkecuali termasuk guru senior agar tidak kalah kemampuannya dengan siswa sekaligus mampu menanamkan pendidikan karakter menuju Indonesia Emas 2045.

“Seiring dengan program pemerintah pusat, kami selalu menggelar pelatihan secara periodik untuk guru kita. Jadi kita sisir, sehingga tidak hanya guru-guru yang paham informasi teknologi saja, tapi semua guru harus bisa mengoperasionalkan alat digital yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun kita (Pemkot),” tambahnya. 

Sementara itu, Ketua PGRI Kota Surabaya, Agnes Warsiati mengatakan, sertifikasi merupakan harapan besar para pendidik untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dengan sertifikasi, para guru dapat mengajar dengan lebih tenang dan tulus.

“Saya sangat gembira, karena itu yang diharapkan oleh guru karena itu berdampak pada peningkatan ekonomi mereka. Jadi guru-guru sangat berharap agar sertifikasinya bisa terwujud, oleh sebab itu saya sangat berterima kasih kepada Pak Wali Kota Surabaya dan Bu Febrina serta Komisi DPRD sehingga ini bisa benar-benar diwujudkan,” kata Agnes.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More