Surabaya, IDN Times - Ribuan pondok pesantren (ponpes) di Jawa Timur (Jatim) menghadapi ancaman bencana. Dari total sekitar 7.430 pesantren yang tercatat di provinsi ini, sebanyak 5.930 di antaranya berada di wilayah dengan potensi risiko bencana kategori tinggi. Kondisi ini menjadi alarm penting bagi penguatan mitigasi dan keselamatan di lingkungan pesantren.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim mendorong pembentukan program Pesantren Tangguh Bencana (Pestana) untuk meningkatkan kesiapsiagaan di lingkungan pendidikan berbasis asrama tersebut. Gagasan ini menguat setelah serangkaian kejadian bencana di pesantren, termasuk runtuhnya bangunan mushalla Pondok Pesantren Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo, pada 29 September 2025 lalu.
Sebagai langkah awal, BPBD Jatim bersama Siap Siaga Jatim menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menyusun pedoman pelaksanaan Pestana. Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Soebroto mengungkapkan, pemetaan terhadap jumlah pesantren dengan data multiancaman bencana menunjukkan besarnya kebutuhan penguatan kesiapsiagaan.
Berdasarkan data Kemenag Jatim yang dipadukan dengan peta potensi bencana, sebanyak 5.930 dari 7.430 pesantren berada di wilayah berisiko tinggi. “Berdasar data Kemenag Jatim per hari ini, jumlah pondok pesantren di Jatim berjumlah sebanyak 7.430 pesantren. Setelah kita overlay dengan multi hazard bencana, tercatat sebanyak 5.930 pesantren berada di wilayah dengan potensi risiko tinggi,” ujar Gatot tertulis, Minggu (11/10/2026).
Gatot menyebut, kondisi tersebut membuat penyusunan pedoman Pestana menjadi penting. Program ini diharapkan tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi juga mendorong pesantren memiliki kesiapan menghadapi bencana sesuai dengan karakteristik risiko di wilayah masing-masing.
Dukungan juga disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kemenag Jatim, Imam Turmidi. Ia menilai kesiapsiagaan bencana perlu menjadi perhatian serius karena pesantren menampung ratusan ribu santri yang tinggal dan beraktivitas di lingkungan yang sama.
“Kalau jumlah santrinya sekitar 660.437 santri. Jumlah yang banyak ini tentu sangat kompleks sekali karena mayoritasnya berada di daerah rawan bencana sebagaimana data BPBD Jatim,” katanya.
Dengan jumlah santri mencapai sekitar 660 ribu orang, upaya mitigasi dinilai perlu menyentuh aspek yang lebih luas, mulai dari peningkatan pemahaman kebencanaan, prosedur evakuasi, hingga kesiapan menghadapi keadaan darurat. Keselamatan santri juga perlu ditopang kesiapan pengelola serta kondisi sarana dan prasarana pesantren.
Ketua Rabithah Ma’ahid al-Islamiyah (RMI) PWNU Jatim, KH Abdul Hakim Hidayat, turut mendukung gagasan tersebut. Ia menyebut pelatihan kebencanaan penting diperluas mengingat banyaknya pesantren di Jawa Timur yang berada dalam lingkungan Nahdlatul Ulama (NU).
“Saya kira, 80 persen pondok pesantren di Jawa Timur ini merupakan pesantren NU. Maka, perlu sekali dilakukan pelatihan agar pesantren semakin tangguh dan siaga terhadap bencana,” katanya.
FGD juga melibatkan perwakilan LPBI NU Jatim, Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Jatim, MDMC Muhammadiyah, SRPB Jatim, IGI Jatim, BPBD kabupaten/kota, serta sejumlah pondok pesantren, di antaranya Ponpes Langitan Tuban, Ponpes Amanatul Ummah, dan Ponpes At-Taroqi Sampang.