Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Demonstran pakai kostum tikus saat aksi buruh di depan Kantor Gubernur Jatim. IDN Times/Ardiansyah Fajar.
  • Sekitar 1.000 buruh KSPI dari 12 daerah di Jawa Timur akan beraksi di Kantor Gubernur Jatim, Surabaya, pada Jumat 20 November 2026.

  • Buruh menuntut UMP Jatim 2027 minimal Rp3.742.675, merujuk KHL 2026 yang lebih tinggi Rp1.295.702 dibanding UMP Jatim 2026.

  • KSPI juga meminta UMSP minimal Rp3.929.809, UMK berbasis KHL dengan indeks minimal 1,00, serta rekomendasi UMSK daerah tidak dikurangi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
2026

KHL Jatim mencapai Rp3.742.675, sedangkan UMP Jatim Rp2.446.973. KSPI menyebut terdapat kesenjangan Rp1.295.702 per bulan.

16 November 2026

Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan data KHL Jatim 2026 melalui surat.

18 November 2026

Sekretaris PD KSPI Jatim Jazuli menyatakan upah minimum harus menjamin kehidupan layak bagi pekerja dan keluarganya.

20 November 2026

Sekitar 1.000 buruh KSPI dijadwalkan beraksi di Kantor Gubernur Jawa Timur setelah berkumpul dan salat Jumat. Mereka menuntut penetapan UMP Jatim 2027 minimal Rp3.742.675 serta tuntutan terkait UMSP, UMK, dan UMSK.

2027

Buruh mendesak Gubernur Jawa Timur menetapkan UMP sesuai standar KHL, dengan tuntutan minimal Rp3.742.675.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Sekitar 1.000 buruh KSPI akan menggelar aksi menuntut UMP Jawa Timur 2027 minimal Rp3.742.675, UMSP Rp3.929.809, penetapan UMK berbasis KHL, serta tanpa pengurangan rekomendasi UMSK.
  • Who?
    Buruh KSPI dari 12 daerah di Jawa Timur akan beraksi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi pihak yang didesak menetapkan kebijakan upah minimum 2027.
  • Where?
    Massa berkumpul di Jalan Frontage Ahmad Yani depan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, lalu menuju Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan, Surabaya.
  • When?
    Aksi dijadwalkan Jumat, 20 November 2026. Massa berkumpul pukul 11.00 WIB, menunaikan salat Jumat, lalu memulai aksi menuju Kantor Gubernur sekitar pukul 13.30 WIB.
  • Why?
    KSPI menyatakan KHL Jawa Timur 2026 sebesar Rp3.742.675, sementara UMP 2026 Rp2.446.973, sehingga terdapat selisih Rp1.295.702 per bulan.
  • How?
    Peserta akan bergerak melalui Jalan Ahmad Yani, Wonokromo, Raya Darmo, Basuki Rahmat, Embong Malang, Blauran, Bubutan, hingga Jalan Pahlawan, kemudian menyampaikan orasi di depan Kantor Gubernur.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Sekitar 1.000 buruh dari 12 daerah di Jawa Timur akan datang ke Kantor Gubernur di Surabaya pada 20 November 2026. Mereka dari KSPI ingin upah minimum tahun 2027 jadi Rp3.742.675. Mereka bilang uang sekarang masih kurang untuk hidup. Setelah salat Jumat, mereka akan berjalan bersama dan meminta Gubernur Khofifah juga menaikkan upah di banyak pekerjaan dan kota.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Aksi ini menunjukkan buruh dari berbagai daerah di Jawa Timur terorganisasi menyuarakan kebutuhan hidup layak melalui tuntutan yang merujuk pada data Kementerian Ketenagakerjaan. Dengan membawa perhatian pada kesenjangan upah dan KHL serta kondisi UMK di sejumlah daerah, aspirasi tersebut membuka ruang bagi pembahasan yang lebih terukur mengenai perlindungan pekerja dan keluarganya.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Surabaya, IDN Times - Gelombang aksi buruh Jawa Timur (Jatim) bakal mengguncang Surabaya. Sekitar 1.000 pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersiap menggeruduk Kantor Gubernur Jawa Timur, Jumat (20/11/2026). Mereka membawa tuntutan besar: UMP Jatim 2027 minimal Rp3.742.675 atau naik Rp1,29 juta dibandingkan upah minimum tahun ini.

Aksi yang dijadwalkan dimulai pukul 13.30 WIB atau setelah salat Jumat itu menjadi desakan buruh kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa agar menetapkan upah minimum 2027 sesuai standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Sekretaris Perwakilan Daerah KSPI Jatim, Jazuli menyebut, tuntutan didasarkan pada data Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam data yang disampaikan melalui surat tertanggal 16 November 2026, KHL Jatim 2026 mencapai Rp3.742.675, sedangkan UMP Jatim 2026 hanya Rp2.446.973. Artinya, terdapat kesenjangan Rp1.295.702 setiap bulan.

“Buruh tidak boleh terus-menerus dipaksa hidup dengan upah murah, sementara kebutuhan hidup terus meningkat. Upah minimum harus menjadi instrumen untuk menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya,” ujarnya tertulis, Rabu (18/11/2026).

Aksi tersebut diperkirakan diikuti buruh dari 12 daerah, yakni Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Tuban, Ngawi, Probolinggo, Jember, Lumajang, dan Banyuwangi.

Sebelum menuju Kantor Gubernur Jatim, massa akan berkumpul pada pukul 11.00 WIB di Jalan Frontage Ahmad Yani, tepatnya di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Setelah itu, peserta aksi dijadwalkan menunaikan salat Jumat di Masjid Baitul Haq di kompleks Kejati Jatim.

Usai salat Jumat, massa akan bergerak bersama menuju Kantor Gubernur Jatim melalui Jalan Ahmad Yani, Wonokromo, Raya Darmo, Basuki Rahmat, Embong Malang, Blauran, Bubutan, hingga Jalan Pahlawan.

Di depan Kantor Gubernur, buruh akan menyampaikan aspirasi melalui orasi dan mendesak pemerintah provinsi memenuhi tuntutan upah minimum 2027.

Selain itu, tuntutan buruh tidak berhenti pada UMP. Ada empat tuntutan utama yang akan dibawa dalam aksi tersebut. Pertama, menetapkan UMP Jatim 2027 minimal Rp3.742.675 sesuai nilai KHL. Kedua, menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) minimal Rp3.929.809 atau sekurang-kurangnya 5 persen di atas UMP 2027 yang dituntut.

Ketiga, menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan memperhatikan KHL masing-masing daerah dan indeks tertentu (alfa) minimal 1,00. KSPI menilai terdapat 34 kabupaten/kota yang UMK 2026-nya masih berada di bawah KHL.

Keempat, Gubernur diminta tidak mengurangi jumlah sektor maupun besaran rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) yang telah diajukan bupati dan wali kota.

Curated For You

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More