Gratisnya Suramadu Dinilai Alat Kampanye Jokowi, Pengamat: Tak Masalah
ANTARA FOTO/Zabur Karuru
Surabaya, IDN Times - Pengamat politik, Airlangga Pribadi, menanggapi kebijakan Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang membebaskan biaya Jembatan Tol Suramadu sebagai langkah yang positif. Menurutnya, keputusan tersebut selaras dengan fokus pemerintahan Jokowi pada penguatan infrastruktur.
"Saya pikir sih positif ya. Artinya, Pak Jokowi memang menyandarkan fokus kebijakannya pada penguatan infrastruktur. Agendanya kan memang supaya infrastruktur dapat dinikamti secara universal menyeluruh oleh masyarakat," kata Airlangga di kepada IDN Times, Senin (29/10).
Baca Juga: Biaya Tol Suramadu Gratis, Jokowi Imbau Tidak Dikaitkan dengan Politik
1. Pembebasan biaya tol berpotensi meningkatkan mobilitas sosial
Dok. IDN Times/IstimewaPembebasan tarif tol jembatan yang menghubungkan Surabaya-Madura, menurut Airlangga, berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat lokal. Hal ini baik untuk mendongkrak potensi ekonomi Madura.
"Dengan penggratisan itu, akan lebih cepat terbangunnya mobilitas sosial dari luar Madura atau dari Madura ke tempat lain. Sehingga, diharapkan mendorong aktifitas ekonomi. Kalau dari perspektif ini saya pikir kebijakan Jokowi positif ya," terang alumni Universitas Airlangga itu.
2. Bolehkah kebijakan itu menjadi "alat kampanye" Jokowi?
ANTARA FOTO/Didik SuhartonoSelain menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia, Jokowi juga sedang berkontestasi untuk menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Beberapa kalangan mengkritik pembebasan biaya tol sebagai langkah politik Jokowi untuk menaikkan elektabilitasnya sebagai calon presiden petahana.
Asumsi di atas tidak lepas dari kekalahan di Madura Jokowi pada Pilpres 2014. Lantas, apakah diperbolehkan kebijakan populis menjadi cara petahan untuk meningkatkan dukungan elektoral? Airlangga tidak menampik kemungkinan bila kebijakan tersebut sebagai kampanye terselubung Jokowi.
"Saya pikir dalam pemerintahan demokrasi, yang kemudian keberlangsungannya diuji melalui pemilu, langkah seperti itu wajar-wajar saja. Semua rezim akan melakukan hal sepeti itu, artinya siapapun yang akan berkuasa, ketika ingin bertahan pada periode selanjutnya akan melakukan tindakan-tindakan politik (yang populis). Selama legal dan sah saya pikir gak ada persoalan ya," ujar pria kelahiran Jombang, Jawa Timur itu.
3. Tren Jokowi di Jawa Timur di atas 50 persen
IDN Times/Musthofa AldoSecara keseluruhan, Airlangga mengamati elektabilitas Jokowi di Jawa Timur masih tinggi. Hanya beberapa daerah, terkhusus Madura, yang perlu mendapat perhatian lebih.
"Kalau Jawa Timur secara kesluruhan Jokowi masih populer ya, artinya tingkat dukungan masyarakat kepada Jokowi di Jawa Timur masih cuup kuat. Problemnya yang critical ini kan cuma di madura. Tapi saya pikir masih di atas 50 persen," tutup dia.
Baca Juga: Soekarwo Ungkap Nasib Penyeberangan ke Madura Usai Suramadu Gratis
