Kelulusan CPNS Rendah, Pemkab Madiun Minta Passing Grade Diturunkan
Dok.IDN Times/Istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Madiun, IDN Times – Pemerintah Kabupaten Madiun mengusulkan standar kelulusan atau passing grade dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) calon pengawai negeri sipil (CPNS) diturunkan. Surat permintaan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) segera dilayangkan. Langkah itu setelah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah, Jawa Timur.
“Kami meminta di-review kembali tentang passing yang ada,’’ kata Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun, Tontro Pahlawanto, Kamis, (15/11).
Baca Juga: Tes CPNS di Madiun, Peserta Bawa Jimat
1. Kurang dari 5 peserta lolos tes
IDN Times/Nofika DianTontro menjelaskan peserta yang dinyatakan memenuhi passing grade dalam SKD menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test) kurang dari lima persen. Dari 2.897 peserta yang lolos berdasarkan hasil evaluasi sementara hanya 137 orang.
Mereka yang lolos, ia melanjutkan, berhasil mencapai standar kelulusan dalam SKD yang digelar di Asrama Haji, Kota Madiun pada Sabtu hingga Senin (3/11 - 5/11) lalu. Untuk passing grade jalur umum, misalnya, nilai tes wawasan kebangsaan (TWK) 75, tes intelegensia umum (TIU) 80, dan tes karateristik pribadi 143.
2. Nilai terendah mayoritas untuk tes karakteristik pribadi
Kominfo.go.idDari ketiga tes itu, Tontro mengungkapkan, mayoritas nilai peserta jeblok untuk tes karakteristik pribadi. Penyebabnya, ia menilai era globalisasi yang berkembang kurang diimbangi dengan pengenalan jati diri para generasi sekarang.
Sementara, ia melanjutkan, pemerintah menginginkan CPNS yang memiliki kualitas tinggi dalam bidang intelegensi, kepribadian, dan wawasan kebangsaan. Adapun tujunnya untuk meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain.
“Untuk menutup kebutuhan dari tuntutan zaman maka diperlukan orang-orang terpilih. Maka, standar kelulusan sangat tinggi,’’ Tontro menjelaskan.
3. Pemkab ingin kuota CPNS terpenuhi
IDN Times/Imam RosidinNamun disi lain, ia menuturkan, kebutuhan CPNS di Pemkab Madiun perlu segera dipenuhi. Hal itu untuk meningkatkan pelayanan kepara masyarakat seperti dalam bidang pendidikan dan kesehatan. “Mudah-mudahan ada kebijakan (dari pemerintah pusat) yang mengakomodir angka kebutuhan CPNS di daerah,’’ ujar Tontro.
Untuk memenuhi kebutuhan CPNS, ia melanjutkan, pemerintah daerah tidak bisa mengatasi sendiri. Sebab, tersistem dan dilaksanaan serentak secara nasional. Karena itu, sebelum ujian seleksi kompetensi bidang (SKB) sudah ada keputusan menindaklanjuti persoalan passing grade SKD yang rendah. Keputusan itu diharapkan sebelum pelaksanaan SKB yang direncanakan mulai 22 hingga 28 November mendatang.
Baca Juga: Listrik PLN Padam, Tes CPNS di Madiun Molor 30 Menit
