Alokasi Pupuk Bersubsidi Dikurangi, Petani Madiun Mulai Kelimpungan
Dok.Kementan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Madiun, IDN Times - Berkurangnya alokasi pupuk bersubsidi secara nasional mulai dikeluhkan oleh petani di Kabupaten Madiun. Mereka mendesak agar organisasi perangkat daerah (OPD) setempat mencarikan solusi dari permasalahan tersebut.
Ketua Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Madiun Suharno mengatakan, pengurangan jatah pupuk bersubsidi dipastikan berdampak pada musim kemarau mendatang.
"Apalagi, sebagian jatah sudah diambil lebih dulu oleh petani yang mempersiapkan benih," kata dia, Jumat (7/2).
1. Bila memungkinkan bisa diatasi dari APBD
IDN Times/KementanJika kondisi semacam ini dibiarkan, ia menyatakan para petani akan kelimpungan. Untuk mengantisipasinya, petani meminta agar pihak terkait segera turun tangan. Salah satunya, mengalokasikan APBD untuk pemenuhan pupuk bersubsidi.
"Atau cara lain, yang penting kami tetap mendapatkan pupuk yang cukup," ujar Suharno kepada IDN Times.
2. Alokasi lebih rendah dari RDKK
Dok.KementanKasi Pupuk, Pestisida, Alat Mesin Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Madiun Suyatno mengatakan, pengurangan alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat berkisar sekitar 50 persen. Dengan demikian, jatah yang didapat lebih rendah daripada rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK).
Untuk kebutuhan urea selama 2020, misalnya, sebanyak 29.336 ton. Namun, alokasinya hanya 12.163 ton. Selain itu, pupuk jenis SP36 yang dibutuhkan sebanyak 7.283 ton hanya ada stok 1.749 ton.
Baca Juga: Tolak Pengurangan Pupuk Subsidi, Pedemo dan Polisi Terlibat Bentrok
3. Distanak bakal ke Pemprov Jatim dan Kementan
agroprobiotikDengan kondisi semacam itu, pihak Distanak akan mengusulkan penambahan alokasi pupuk bersubsidi ke Pemprov Jawa Timur. Langkah itu untuk mencari solusi yang mungkin dilakukan dengan mengambil alokasi pupuk untuk daerah lain.
Selain itu, upaya ke Kementerian Pertanian juga akan ditempuh. Langkah ini bakal dijalankan bersama Komisi B DPRD Kabupaten Madiun. "Kami akan mengawal permasalahan ini hingga tidak ada masalah di Kabupaten Madiun," tutur Suyanto.
Baca Juga: Remaja 14 Tahun di Madiun Diduga Melahirkan Bayi dari Ayah Tirinya
