Wali Kota Temukan Modus Warga Ngekos untuk Dapat KTP Surabaya
Gemerlap Kota Surabaya tampak dari udara. (Dok. Diskominfo Surabaya)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengaku menemukan ratusan orang yang ngekos di Surabaya numpang alamat untuk dapat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Mereka disebut numpang untuk meminta bantuan kepada Pemerintah Kota.
1. Ada pemilik kos bandrol harga mahal dengan tawaran mau ditumpangi alamat KTP
Jalan Ahmad Yani, Kota Surabaya dari udara. Dok. Humas Pemkot SurabayaEri mengatakan, dirinya menemukan ada pemilik kos membandrol harga sewa yang mahal. Pemilik kos tersebut membolehkan penyewa menggunakan alamat kos sebagai alamat di KTP dan KK.
"Saiki akeh kos-kosan, iku kos-kosane larang karena dia mau alamatnya digunakan sebagai itu (identitas KTP Surabaya)," ungkap dia Selasa (25/7/2023).
Baca Juga: Surabaya Jadi Kota Favorit Jujukan Pendatang, 456 PPKS Dipulangkan
2. Eri temukan satu KK diisi 40 orang, disebut ingin minta bantuan
Kota Surabaya dari udara. Humas Pemkot Surabaya.Bahkan Eri juga menemukan ada satu rumah yang diisi 40 KK. Nah, 40 KK ini disebut numpang alamat saja agar bisa dapat KTP/KK Surabaya.
"Ono seng sak omah (ada yang satu rumah) 40 KK. ternyata itu kos-kosan," jelas Eri.
Orang-orang yang numpang KK dan KTP di alamat kos ini, disebut karena ingin meminta bantuan kepada Pemerintah Kota Surabaya. Hal ini karena, kota Surabaya selalu memberi bantuan kepada warga Surabaya.
"Hampir rata (ditemukan di seluruh) Surabaya. Ini kos-kosan yang petak-petak untuk rumah tangga," tutur Eri.
3. Akan kumpulkan RT dan RW
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Dok. Pemkot Surabaya)Untuk itu, ia akan mengumpulkan RT dan RW di seluruh Surabaya. Mereka diminta untuk tak begitu saja memberi kemudahan pindah domisili.
"Karena kasihan orang Surabaya asli, bulan saya gak punya rasa kemanusiaan, tapi wong Surabaya nasibe yak opo (tapi orang Surabaya bagaimana nasibnya). Karena saya bertanggung jawab sama orang Surabaya," terang dia.
Ia juga akan datang ke Dirjen Dukcapil Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI untuk mencari solusi atas hal ini.
"Kita nanti berangkat ke Dirjen Capil untuk menunjukkan satu KK 40 orang itu," katanya.
Eri menyebut, ia tak melarang urbanisasi. Asalkan, warga luar kota yang pindah ke Surabaya tidak meminta bantuan.
"Sebenernya urbanisasi boleh masuk ke Surabaya tapi jangan meminta bantuan kepada pemkot Surabaya. Kuate sak piro pemerintah, anggarane piro (kuatnya seberapa pemerintah, anggaranya berapa). Mohon maaf kemiskinan 60 ribu terus ada kejadian kemarin nambah-nambah terus, kapan marine (kapan selesainya). Termasuk pengemis yang akan kita kemblaikan ke daerahnya," pungkas dia.
Baca Juga: Surabaya Gagal Raih KLA Paripurna, Masih Ada Anak Terlantar
