Hari Pertama Kerja, Anggota DPRD Lamongan Adu Mulut dengan Pedemo
IDN Times/ Imron
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Lamongan, IDN Times - Adu mulut mewarnai aksi unjuk rasa antara anggota DPRD Kabupaten Lamongan dengan puluhan mahasiswa. Massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Cabang Lamongan itu menggelar aksi di depan pintu masuk gedung dewan, Senin (26/8), siang.
Massa yang ingin menemui Ketua DPRD itu akhirnya dipersilakan masuk ke dalam ruang lobi gedung DPRD setempat. Di sana perang urat syaraf terjadi saat mereka berniat mempertanyakan tingkat kehadiran anggota dewan di hari pertama kerja dengan menunjukkan buku absensi.
1. Massa meminta absensi kehadiran anggota DPRD di hari pertama kerja
IDN Times/ ImronBukannya diberi buku absensi kehadiran anggota DPRD, sejumlah anggota dewan yang menemui mereka justru berteriak dan membentak mahasiswa yang bertanya. Beruntung, adu mulut itu bisa dilerai. "Anda itu ngerti tidak, anggota DPRD, meskipun berada di luar gedung DPRD mereka itu bekerja. Bukan berarti dia tidak ngantor terus kemudian dibilang tidak kerja," kata salah satu anggota DPRD, Sugeng.
2. Massa ingin bertemu Ketua DPRD
IDN Times/ ImronMereka kemudian melakukan negosiasi agar bisa ditemui langsung Ketua DPRD. Lantaran Ketua DPRD tak kunjung datang, akhirnya demo yang berlangsung sekitar satu jam lebih itu bubar dengan sendirinya. "Kapasitas Anda bukan sebagai ketua, saya ingin langsung ditemui Ketua DPRD, bukan Anda," kata salah satu korlap aksi, Nasirul Falahuddin.
3. Sampaikan beberapa tuntutan
IDN Times/ ImronDalam aksinya, puluhan mahasiswa tersebut meminta kepada anggota DPRD agar menyelesaikan beberapa persoalan, seperti banjir yang setiap tahunnya terjadi di wilayah bantaran sungai Bengawan Solo serta persoalan kekeringan. Selain itu, massa juga mempertanyakan keseriusan anggota DPRD dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap dunia pendidikan di Lamongan. Mereka menilai jika masih banyak fasilitas pendidikan yang belum lengkap.
4. Angka pengganguran meningkat setiap tahunnya
IDN Times/ ImronSebagai wakil mereka di parlemen, Falahuddin menilai DPRD wajib merumuskan kebijakan pemerataan fasilitas pendidikan, baik yang bersifat distributif, ekstraktif, maupun regulatif.
Tak hanya itu, massa juga menyoroti masih tingginya angka pengangguran. Bahkan jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya. "Kami juga meminta mereka menyelesaikan persoalan pengangguran di Lamongan," pungkasnya.
Baca Juga: Lima Tahun Jalankan Tupoksi, Pemkot Malang Apresiasi Kinerja DPRD
