Biaya Mahal Alasan Indonesia Masih Kekurangan Dokter Spesialis
Ketua Pengurus IDI Cabang Lamongan dr Budi Himawan. IDN Times/Imron
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Lamongan, IDN Times - Kurangnya dokter spesialis di Indonesia masih menjadi persoalan serius di negeri ini. Data dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) menunjukkan, dokter spesialis di Indonesia hanya berjumlah sekitar 54.000. Sementara jumlah penduduk Indonesia sebanyak 275 juta jiwa. Itu artinya hanya ada dua dokter spesialis untuk setiap 10.000 warga Indonesia.
Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan terus berupaya memenuhi kebutuhan dokter spesialis di Indonesia. Diantaranya dengan membuat rancangan undang-undang (RUU) Kesehatan. Namun rancangan ini menimbulkan banyak polemik hingga tak sedikit dari kalangan medis menolak RUU Kesehatan tersebut untuk disahkan.
1. Pemerintah harus berperan dalam mencetak dokter spesialis di Indonesia
logo Ikatan Dokter Indonesia (IDI) (commons.wikimedia.org/IDI)Menyikapi kekurangan dokter spesialis di Indonesia, Ketua Pengurus IDI Cabang Lamongan, dr Budi Himawan pun angkat bicara, menurutnya saat ini kebutuhan dokter spesialis di Indonesia diakuinya masih kurang dari jumlah penduduk yang ada. Untuk itu, kata Budi, perlu peran serta dari pemerintah untuk mendukung dokter-dokter di Indonesia bisa melanjutkan ke jenjang dokter spesialis salah satunya dengan memberikan biaya.
Budi mencontohkan, di luar negeri saja seorang dokter yang ingin mengambil jurusan spesialis mereka dibiayai oleh negara mereka. Hal itu karena selain mereka belajar menjadi dokter spesialis para dokter di luar negeri itu juga bekerja dan membantu menangani pasien. Tentunya dengan pengawasan dari mentor yang menjadi lokasi mereka belajar. Sehingga banyak dokter spesialis yang dihasilkan.
Sementara hal ini justru bertolak belakang dengan di Indonesia dimana dokter yang ingin mengambil jurusan atau spesialis mereka harus bayar biaya perkuliahan yang tak sedikit biayanya. Karena biayanya tak sedikit, maka para dokter akan berpikir seribu kali melanjutkan ke dokter spesialis.
"Jadi kalau di luar negeri dokter yang ingin mengambil jurusan spesialis mereka dibayar oleh pemerintah karena mereka juga ikut menangani pasien yang sakit itu bedanya dengan negara kita," kata Budi, Selasa (3/1/2023).
Baca Juga: Banjir dan Angin Kencang Melanda Lamongan
2. Tak hanya kurang distribusi dokter ke daerah juga menjadi problem
Ilustrasi Dokter Gigi di Tengah Pandemik COVID-19 (IDN Times/Irfan Fathurohman)Selain itu untuk memperbanyak dokter spesialis di sejumlah daerah Indonesia, pemerintah juga harus memberikan kemudahan bagi para dokter dalam mengakses pendidikan. Misalnya, dokter bisa saja belajar di hospital B yang memiliki tiga dokter spesialis di dalamnya. Sedangkan untuk menentukan gelar atau kelulusan dokter itu sediri tentunya mereka (dokter) harus kembali mengikuti ujian di universitas mereka masing-masing.
Sebenarnya, lanjut Budi, problem yang dihadapi negara ini bukan hanya persoalan jumlah dokter spesialis yang minim. Namun problem lainnya yakni soal distribusi dokter di sejumlah wilayah. IDI sendiri telah mencatat setiap tahunnya ada 13 ribu lulusan dokter umum yang dihasilkan oleh universitas. Sementara untuk di Lamongan sendiri jumlah dokter hanya 412. Jumlah ini sudah sangat cukup mengingat satu puskesmas sudah di isi oleh dua dokter.
"Jika kita bandingkan dokter yang ada di DKI Jakarta Ini bisa menangani satu dokter dia bisa menangani 680 penduduk, tapi idealnya WHO satu dokter itu banding seribu. Tapi kalau di daerah Sulawesi Barat satu dokter itu menangani hampir 10 ribu dan itu sangat tidak ideal," jelasnya.
3. Fasilitas dokter dan pendidikan jadi alasan dokter tak mau ditempatkan di daerah terpencil
Ketua Pengurus IDI Cabang Lamongan dr Budi Himawan. IDN Times/ImronBudi menjelaskan ada beberapa faktor yang membuat distribusi dokter ini tidak berjalan diantaranya soal fasilitas yang disediakan pemerintah bagi para dokter yang berada di daerah atau luar pulau Jawa. Karena dengan fasilitas atau alat yang minim maka dokter yang bertugas di daerah pun akan berpikir ulang mau ditempatkan di daerah tersebut. Problem lainnya adalah soal pendidikan maka hal itu juga menjadi pertimbangan.
"Jika pemerintah ingin memeratakan kebutuhan dokter di Indonesia maka yang perlu diperhatikan pemerintah adalah membenahi serta memberikan fasilitas yang mencukupi. Misalnya soal kesejahteraan dan fasilitas penunjang bagi dokter ini harus ada," pungkasnya.
Baca Juga: Harga Kebutuhan Pokok di Lamongan Merangkak Naik Jelang Tahun Baru
