Vaksin COVID-19 Gratis, Risma: Alhamdulillah Hemat Rp7,5 M
ilustrasi vaksin (IDN Times/Arief Rahmat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini sebenarnya telah menyiapkan anggaran untuk membeli vaksin COVID-19 sebesar Rp7,5 miliar yang nantinya akan diberikan kepada kategori masyarakat berhak mendapat vaksin. Namun, dengan keputusan baru dari Presiden RI Joko "Jokowi" Widodo, uang tersebut pun batal dikeluarkan.
1. Risma bersyukur vaksin COVID-19 gratis
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat menghadiri peringatan International Women Day 2020 di kantor IDN Times Surabaya (7/3). IDN Times/Reza IqbalRisma mengatakan, ketika ia mendengar kabar bahwa vaksin COVID-19 digratiskan oleh Jokowi, ia pun bersyukur. Dana yang semula sudah disiapkan untuk membeli vaksin bagi warga Kota Surabaya pun batal dipakai.
"Di istana sudah disampaikan vaksin gratis untuk seluruh penduduk di Indonesia. Alhamdulillah kita gak harus menggunakan uang dari kita, dari Pemerintah Kota (Surabaya)," ujarnya, Rabu (16/12/2020).
2. Sebelumnya sudah anggarkan dana
Ilustrasi Vaksin (IDN Times/Arief Rahmat)Pemkot Surabaya sebenarnya sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp7,5 miliar. Uang ini bukan diambil dari APBD Kota Surabaya melainkan dari sumbangan alias corporate social responsibility (CSR) yang dikumpulkan sebagai dana darurat sehingga tak menggunakan dana APBD.
"Jadi CSR 7,5 M gak perlu kita keluarkan lagi bisa kita gunakan untuk yang lain.. Alhamdulillah kita menghemat dan bisa kita gunakan untuk yang lain. Karena kita gak tahu pandemik ini sampai kapan," ungkapnya.
Baca Juga: Cegah Kenaikan COVID-19, Risma Imbau Warga Tak Liburan Nataru
3. Pembagian vaksin menunggu instruksi pusat
Ilustrasi Vaksin (IDN Times/Arief Rahmat)Namun, hingga kini Risma belum memberikan angka pasti berapa jumlah vaksin yang akan didapatkan Kota Surabaya nantinya. Ia masih mengacu pada kategori masyarakat berhak vaksin yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
"Nanti kan itu ada pengaturan dari pemerintah pusat kan harus yang didulukan yang mana. Pertama yang didulukan itu tenaga medis, terus apa gitu kan ada pengaturan itu kita gak bisa buat aturan sendiri. Ada sudah dilaunching jadi usia sekian sampai sekian lalu didahulukan tenaga medis," sebutnya.
Baca Juga: Diisukan Jadi Mensos, Risma: Saya Salat Istikharah Dulu
