Pemkot Sosialisasikan Pengosongan Komplek THR pada Warga
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti. IDN Times/Fitria Madia
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Surabaya melakukan pertemuan dengan penduduk yang tinggal di dalam komplek Taman Hiburan Rakyat (THR), Senin (27/5) di Gedung Kesenian Pertunjukkan Srimulat. Pertemuan ini beragendakan sosialisasi dan pemberian somasi pengosongan komplek THR.
1. Sosialiasi pengosongan agar seluruh warga tahu
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Antiek Sugiharti menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan perintah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk mendengarkan aspirasi masyarakat di sana. Hal ini juga untuk meminimalisir adanya bentrokan dengan warga yang merasa tidak pernah diberi tahu atas perintah pengosongan tersebut.
"Kita hari ini melakukan sosialisasi dan pemberian surat somasi kepada warga yang tinggal di sini. Kita akan kosongkan komplek ini karena akan ditata ulang oleh Pemkot Surabaya," ujar Antiek.
2. Diminta mengosongkan lahan dalam waktu 14 hari
Dalam surat somasi tersebut, penduduk komplek THR diminta untuk mengosongkan gedung yang mereka tinggali dalam jangka waktu 14 hari atau paling lambat pada 10 Juni 2019. Pemkot Surabaya pun memberikan bantuan fasilitas untuk pemindahan barang-barang.
"Permohonan mereka sepanjang ketentuan akan dapat kita fasilitasi. Tapi kalau tidak ya tidak dapat," ujar Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Surabaya, Arjuna Meghananda.
3. Kebanyakan merupakan warga luar Surabaya
Antiek menuturkan bahwa warga yang terdampak pengosongan tersebut tak semuanya direlokasi. Pasalnya, mereka merupakan penduduk liar yang menempati komplek kesenian namun melakukan kegiatan bukan dengan fungsi awal gedung kesenian.
"Di sini ternyata tidak sesuai dengan fungsinya. Di mana gedung kesenian dibuat untuk tempat tinggal dan tempat-tempat yang tidak sesuai dengan fungsinya seperti kantor pengacara sampai tempat servis komputer," lanjut Antiek.
4. Pemkot mengeluarkan biaya rutin untuk membiayai warga liar
Selain digunakan sebagai tempat yang melanggar ketentuan, penghuni komplek THR juga menikmati fasilitas tanpa membayar biaya retribusi, biaya listrik, biaya air, dan lainnya. Setidaknya dalam satu bulan Pemkot harus membayar Rp43 juta untuk menghidupkan listrik bagi 108 warga liar yang tinggal di sana.
"90 persen dari luar Surabaya, dari Jawa Timur dan sekitarnya. Ini dalam rangka penataan agar gedung-gedung ini agar dapat digunakan sesuai hubungan hukum baru yang lebih sesuai dengan ketentuan," ujar Antiek.
5. Terdapat masalah pada pendidikan anak-anak
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Kota Surabaya, Antiek Sugiharti. IDN Times/Fitria Madia
Salah satu warga yang tinggal di komplek tersebut, Rita Ani mengaku pasrah atas pengosongan tersebut. Namun, warga Jombang ini tengah kebingungan atas pendidikan anaknya yang masih duduk dibangku SD. Ia merasa tenggat waktu terlalu sedikit untuk mencari sekolah baru serta dibutuhkan biaya lebih. Untuk itu, Antiek akan mengkoordinasikan hal ini kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
"Nanti kita akan koordinasikan dengan Dinas Pendidikan. Hari ini memang belum diundang. Tapi masalah tersebut kita pastikan akan diurus Dinas Pendidikan," ungkap Antiek.
Baca Juga: Kesenian Tongklek, Budaya Membangunkan Warga Sahur Asal Lamongan
