Dua Kelompok Massa di Tulungagung Demo Tolak Omnibus Law
Aksi demontrasi tolak Omnibus Law di Kabupaten Tulungagung, IDN Times/ Bramanta Pamungkas
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Tulungagung, IDN Times - Dua kelompok massa menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Tulungagung, Senin (12/10/2020). Kedua kelompok tersebut berasal dari Aliansi Mahasiswa Tulungagung dan Aliansi Tulungagung Bergerak. Meskipun berbeda aliansi, mereka sama sama menyuarakan penolakan terhadap omnibus law UU Cipta Kerja.
Sempat terjadi aksi dorong-dorangan antara massa dan polisi di pintu masuk Pendopo. Bahkan, salah seorang demonstran terluka setelah terbentur tameng polisi.
1. Minta pemerintah membatalkan omnibus law
Aksi demontrasi tolak Omnibus Law di Kabupaten Tulungagung, IDN Times/ Bramanta PamungkasKoordinator Aliansi Tulungagung Bergerak, Slamet Riyanto menjelaskan, mereka meminta kepada pemerintah pusat agar membatalkan omnibus law. Beberapa pasal di dalam undang-undang tersebut dinilai akan banyak merugikan masyarakat, terutama masyarakat agraris.
"Semakin banyak investor asing yang masuk, maka akan banyak penggusuran lahan pertanian. Ini yang akan menyusahkan masyarakat agraris," jelas Slamet.
2. Sejumlah pasal merugikan masyarakat
Aksi demontrasi tolak Omnibus Law di Kabupaten Tulungagung, IDN Times/ Bramanta PamungkasEditor’s picks
Hal senada juga diungkapkan oleh Afifu, korlap Aliansi Mahasiswa Tulungagung. Menurutnya, ada beberapa pasal yang perlu direvisi dalam undang-undang tersebut. Mereka juga meminta DPRD Tulungagung untuk menyepakati tuntutan mereka.
"Kami meminta DPRD untuk menyepakati tuntutan dan mengirimkannya ke DPR RI," tuturnya.
3. DPRD menilai ada beberapa pasal yang harus dikaji ulang
Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Adib Makarim berorasi di depan mahasiswa, IDN Times/ Bramanta PamungkasSementara itu Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Adib Makarim yang menemui para demonstran menandatangani kesepakatan tuntutan mahasiswa. Dia juga langsung mengirimkan kesepakatan itu ke DPR RI melalui faks.
Adib mengatakan secara umum dirinya tidak menolak omnibus law. Hanya saja, dia melihat ada pasal-pasal yang memang merugikan masyarakat.
"Tidak semua pasal ditolak, ada beberapa saja yang harus dikaji ulang," katanya.
Baca Juga: Demo Tolak Omnibus Law di Banyuwangi, Dua Pelajar Ditangkap
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
