Dampak COVID-19, Ratusan Pekerja di Kota Madiun Di-PHK
Ilustrasi PHK (IDN Times/Arief Rahmat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Madiun, IDN Times - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Madiun mencatat ratusan pekerja menganggur akibat pandemik COVID-19 yang tengah berlangsung. Mereka harus menerima pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaannya dan diliburkan untuk sementara alias dirumahkan.
“Jumlah yang dirumahkan sebanyak 745 pekerja dan yang di-PHK ada 120 pekerja,” kata Kepala Disnaker Kota Madiun Suyoto, Minggu (17/5).
1. Jumlah pekerja yang bernasib sama diprediksi meningkat jika pandemik tak kunjung berakhir
Ilustrasi virus corona. IDN Times/Arief RahmatIa mengatakan, ratusan pekerja yang dirumahkan maupun di-PHK itu berkarya di 16 perusahaan. Mayoritas di antaranya bergerak di sektor pariwisata yang termasuk perhotelan, bioskop, kuliner maupun retail.
Para pekerja itu berstatus sebagai karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu. Jumlah pekerja yang terpaksa harus diberhentikan diprediksi akan bertambah jika pandemik COVID-19 tidak kunjung berakhir.
2. Perusahaan diminta tetap memberikan hak pekerja
Ilustrasi PHK (IDN Times/Arief Rahmat)Editor’s picks
Dengan kondisi seperti ini, ia berharap agar perusahaan mengusahakan untuk tidak merumahkan atau memutus hubungan kerja dengan karyawan. Namun, bila kondisi memang tidak memungkinkan agar perusahaan tetap memenuhi hak-hak dari pekerja yang bersangkutan.
“Kami telah berkoordinasi dengan HRD perusahaan-perusahaan untuk menemukan formula yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan saat wabah COVID-19 seperti sekarang,” Suyoto menjelaskan.
Baca Juga: Dampak COVID-19 Jatim: 1.923 PHK, 16.086 Dirumahkan Sementara
3. Disnaker buka posko pengaduan
Ilustrasi PHK (IDN Times/Arief Rahmat)Mantan Kepala Satpol PP Kota Madiun ini menambahkan, ada beberapa alternatif bagi pengusaha untuk menekan angka PHK. Salah satunya, mengurangi upah dan fasiltas untuk pekerja tingkat atas, membatasi atau menghapus kerja lembur, serta mengurangi jam kerja.
Untuk memfasilitasi kepentingan pekerja dan perusahaan, pihak Disnaker membuka posko pengaduan yang dibuka hingga pandemik COVID-19 dinyatakan berakhir oleh pemerintah.
Baca Juga: Sepekan PSBB Surabaya Raya, Angka PHK di Jatim Justru Bertambah
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
