Surabaya, IDN Times — Pemilu 2024 dipastikan 99 persen bakal digelar di Indonesia. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD.

"Bahwa Pemilu tahun 2024 itu InsyaAllah 99 persen sudah siap dan jadi," ujarnya ditemui usai acara Forum Diskusi Sentra Gakkumdu di Hotel Westin Surabaya, Selasa (8/8/2023).

Maka dari itu, Mahfud berkeliling untuk memantau perkembangan serta persiapan terkini ke daerah-daerah di Indonesia yang Pemilu pada periode sebelumnya meriah. Salah satunya ialah Jawa Timur (Jatim).

"Untuk membekali petugas dan rakyat agar dilaksankan Pemilu berkualitas, kami keliling ke berbagai tempat yang Pemilunya meriah. Seperti di Jawa Timur," kata dia.

Dalam kunjungannya, Mahfud mengingatkan sejumlah kerawanan yang masih akan mengancam Pemilu 2024 mendatang. Menurut data yang dipegangnya, 56 persen masyarakat Indonesia khawatir terjadi polarisasi.

"56 persen masyarakat kita itu khawatir terjadi perpecahan atau polarisasi. Polarisasi itu bentuknya kebohongan, pencemaran nama baik bahkan politik identitas," kata dia.

Politik identitas inilah yang menjadi catatan khusus Mahfud. Karena hal itu berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berpotensi memecah belah masyarakat. Menurut dia, politik identitas berbeda dengan identitas politik.

"Identitas politik, seperti Jawa, Madura, Bugis... (dan lain-lain), ini boleh tapi jangan jadi hal utama untuk mendiskreditkan orang lain. Kalau dipakai namanya politik identitas," kata Mahfud saat sambutan di forum.

Mahfud mengingatkan, Pemilu itu mencari pemimpin bersama bukan cari musuh. Begitu selesai Pemilu secara otomatis ketegangan yang ada ikut selesai. "Mengontrol boleh, memecah jangan apalagi musuhan sampai menahun," ucapnya.

Nah untuk mencari pemimpin, Mahfud juga mengingatkan tidak ada manusia yang sempurna. Semua calon pemimpin punya sisi baik juga punya sisi buruk. "Kalau dicari baiknya ada. Jeleknya juga ada. Semua pemimpin atau manusia ada baik dan jeleknya. Pilihlah kejelekannya lebih sedikit. Jangan sampai tidak memilih," pesan dia.

"Kita harus mampu menilai calon yang mau mendengarkan aspirasi rakyat," kata Mahfud.

Baca Juga: Menkopolhukam Siap Bantu Tangkap Harun Masiku