Nasib Apes Perawat Jatim, Potongan Insentif hingga Macetnya Santunan
Data perawat yang terkonfirmasi dan meninggal akibat COVID-19. Dok. PPNI Jatim
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Peringatan ulang tahun ke-47 Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) kelabu. Semarak menyambut usia yang lebih dewasa itu tidak ada. Berganti rasa was-was terhadap COVID-19 yang terus menghantui selama satu tahun belakangan.
Terbukti, sebanyak 3.260 perawat di Jawa Timur (Jatim) terkonfirmasi positif COVID-19 per 15 Maret 2021. Dari jumlah tersebut, 106 perawat dilaporkan meninggal dunia akibat ganasnya virus SARS CoV-2.
Banyaknya perawat yang gugur di medan pandemik tentunya menjadi catatan merah bagi PPNI. Induk organisasi profesi ini seakan tak bisa berbuat banyak untuk bisa melindungi anggotanya dari infeksi COVID-19. Sebab, virus ini datangnya tak terduga.
"Dari data saya, (perawat) puskesmas banyak (yang positif). Rumah sakit juga sudah kita bagi khusus COVID-19 dan rawat jalan, rawat jalan juga kena (COVID-19)," ujar Ketua PPNI Jatim, Prof Nursalam saat ditelepon, Kamis (18/3/2021).
Jika seperti ini, kata Nursalam, kejujuran dari pasien menjadi kunci utama. Selama ini, penggunaan APD di puskesmas maupun rumah sakit bagian rawat jalan tidak seketat di areal khusus COVID-19. Maka, kalau merasa bergejala atau kontak erat dengan yang terkonfirmasi seharusnya melaporkan diri ke rumah sakit khusus COVID-19.
"(Perawat) yang tidak pakai hazmat lengkap bisa terpapar dan meninggal," kata Nursalam.
1. Insentif masih macet, dipotong pula
Ilustrasi perawat. IDN Times/Wira SanjiwaniBesarnya ancaman terhadap perawat, ternyata tidak sebesar upah yang didapatkannya. Apalagi baru-baru ini ada kabar kalau insentif bagi perawat yang menangani pasien COVID-19 dipangkas. Ternyata, kabar ini dibenarkan oleh Nursalam.
Sejak Oktober 2020 hingga sekarang, Nursalam menyebut, beberapa perawat melaporkan insentifnya tak kunjung dicairkan. Ada juga yang sudah cair tapi mendapat potongan-potongan karena berbagai mekanisme yang tidak jelas.
"Beberapa insentif tidak sesuai, harusnya Rp7,5 juta per bulan tapi ada penghitungan dari Kemenkes kalau full itu Rp7,5 juta, kalau tidak full mungkin sakit atau rolling tidak dapat semua itu. Jadi pembayaran belum lengkap mulai Oktober masih banyak," katanya.
"Ada juga kalau rumah sakit vertikal itu (dapatnya) langsung. Karena ada yang rumah sakit daerah itu, masuk ke kas daerah. Ini agak ribet. Kadang ada pemotongan. Misal saya di ruang COVID-19, yang lain juga membantu sehingga diambilkan dari uang itu. Menurut KPK tidak boleh. Harusnya tertulis," dia menambahkan.
2. Santunan tak kunjung cair
Ilustrasi penanganan pasien di RSUP RAPB. Dokter spesialis anak dan perawat RSUD RAPB PPU (IDN Times/ Istimewa)Bukan hanya instentif yang ruwet, santunan untuk perawat yang meninggal dunia juga mengalami kendala. PPNI Jatim sudah melaporkan 106 perawat yang gugur. Tapi sampai sekarang yang mendapat santunan 19 perawat saja dari jumlah yang dilaporkan.
"Yang dapat santunan dari Kemenkes Rp300 juta itu masih 19 orang. Sedang dari PPNI kita beri Rp10 juta itu sudah kita berikan langsung," beber Nursalam.
PPNI Jatim, lanjut Nursalam, juga sangat peduli dengan keluarga perawat yang telah gugur akibat COVID-19. "Yang meninggal kita usulkan beasiswa bagi anak-anaknya. Beasiswa itu untuk sekolah full sampai lulus ada yang sarjana juga," imbuh dia.
Baca Juga: Cerita Perawat di Lamongan, Kena COVID-19 dan Sempat Dikucilkan
3. Vaksinasi belum merata
Perawat ICU RSPP Modular Simprug, Novi Citra Lenggana. Dok. Humas RSPPTak sampai di situ, jatah vaksin COVID-19 untuk perawat di beberapa kabupaten/kota ternyata belum merata. Lantaran terkendala distribusi. Padahal, data Kemenkes menyebut kalau vaksinasi Jatim tertinggi nasional, mencapai 1.176.136 sasaran per Rabu (17/3/2021).
"Vaksin masih beberapa yang belum mendapatkan. Karena di beberapa kabupaten/kota ada yang terhambat pengirimannya. Sehingga tidak cukup," tukas Nursalam.
"Ada teman-teman 3 ribu sekian (pernah terkonfirmasi) nunggu tiga bulan. Jadi belum divaskinasi. Kami berharap untuk segera mendapat vaksin," dia melanjutkan.
4. Masih banyak perawat honorer di Jatim
Data perawat yang terkonfirmasi dan meninggal akibat COVID-19. Dok. PPNI JatimFakta pelik lain di usia ke-47 tahun ini adalah masih banyak perawat honorer yang tersebar di Jatim. Nursalam mencatat ada 3.213 perawat di desa yang gajinya ikut Gubernur Jatim. Perawat-perawat itu tersebar di Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes).
"Itu sudah 10 tahun (jadi honorer). Apakah tidak bisa diusulkan untuk jadi PPPK minimal, syukur-syukur ASN," kata Nursalam.
Nursalam juga mengusulkan agar perawat jadi profesi yang mandiri. Supaya ke depannya kesejahteraan bisa lebih terjamin.
Baca Juga: Bertambah Lagi, Ini Daftar Perawat di Jatim yang Gugur karena COVID-19
