Desak Pembatalan Omnibus Law, Massa Getol Geruduk Tugu Pahlawan
Demo Getol tolak Omnibus Law di sekitar Tugu Pahlawan, Kamis (16/7/2020). Dokumentasi Istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Ribuan orang yang tergabung dalam massa Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) Jawa Timur (Jatim) menggeruduk kawasan Tugu Pahlawan, Surabaya, Kamis (16/7/2020). Massa ini terdiri dari berbagai elemen, antara lain buruh, mahasiswa, petani hingga aktivis.
"Kami terdiri dari lebih dari 36 kelompok, mulai mahasiswa, petani, buruh, dan masih banyak lainnya," ujar Koordinator lapangan, Donny Arianto.
1. Desak pembatalan RUU Omnibus Law
Demo Getol tolak Omnibus Law di sekitar Tugu Pahlawan, Kamis (16/7/2020). Dokumentasi IstimewaSama halnya dengan aksi sebelumnya, pada aksi kali ini massa Getol mendesak pemerintah dan DPR RI membatalkan pembahasan RUU Omnibus Law menjadi Undang-undang (UU). "Termasuk rencana pengedokkan, pengesahannya, dan sebagainya,” tegas Donny.
2. Tagih hak tenaga kerja selama pandemik
Demo Getol tolak Omnibus Law di sekitar Tugu Pahlawan, Kamis (16/7/2020). Dokumentasi IstimewaSementara Juru Bicara (Jubir) Getol, Habihus Shalihin menagih tanggung jawab pemerintah soal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran selama pandemik. Menuntut tanggung jawab negara atas banyaknya buruh yang dirumahkan dan tidak mendapkan gaji maupun THR.
"Serta pemutusan BPJS ketenagakerjaan sepihak olehperusahaan selama masa pandemi," tegasnya.
Baca Juga: Lagi Krisis COVID-19, DPR Bahas Omnibus Law Cipta Kerja Pekan Depan
3. Minta gratiskan tes COVID-19 dan perawatannya bagi kalangan terdampak
Demo Getol tolak Omnibus Law di sekitar Tugu Pahlawan, Kamis (16/7/2020). Dokumentasi IstimewaHabib juga menuntut adanya penggratisan tes COVID-19 salah satunya rapid test dan biaya perawatan bagi masyarakat terdampak. Juga meminta negara memenuhi hak-hak tenaga kesehatan, upah dan tunjangan sesuai ketentuan Undang-undang.
"Wujudkan sistem kesehatan nasional yang berbasis rakyat, gratis dan bermutu. Wujudkan pendidikan bervisi kerakyatan, ilmiah demokratis dan gratis," tambahnya.
Baca Juga: Omnibus Law Dibahas di Tengah Pandemik, Puluhan Orang Gelar Aksi
