Belum Ada Kata Sepakat Soal UMP, Millennial Pilih Pasrah
Luhur Pambudi (26), salah satu karywan swasta di Surabaya. Dokumentasi Istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 masih mengalami jalan buntu. Hal itu ditengarai karena adanya perbedaan keinginan. Pengusaha meminta supaya UMP tahun depan tidak naik. Sementara pekerja atau buruh ngotot ingin ada kenaikan upah/gaji antara Rp400-600 ribu.
"Saya sampaikan upah di Jatim minimal kenaikan Rp400-600 ribu. Kalau ring satu Rp400 ribu ya di luar ring satu harus di atas itu," ujar Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur (Jatim), Jazuli saat dihubungi, Selasa (20/10/2020).
1. Kenaikan upah untuk dorong daya beli masyarakat
Ilustrasi (IDN Times/Arief Rahmat)Jazuli mengatakan kenaikan upah bagi pekerja sangatlah penting. Selain untuk peningkatan kesejahteraan juga dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi di wilayah setempat.
"Kalau tidak seperti itu (upah naik) daya beli akan semakin turun dan ekonomi semakin ambruk," dia menegaskan.
2. Kenaikan gaji sangat dibutuhkan karena gaji pekerja Jatim tak lebih dari Rp5 juta
theonebrief.comPernyataan Jazuli sejalan dengan daya beli masyarakat yang menurun akibat pandemik COVID-19 saat ini. Terbukti, pemerintah pusat menggelontorkan sejumlah anggaran untuk menyuntik pekerja yang gajinya di bawah Rp5 juta. Masing-masing mendapat subsidi Rp600 ribu tiap bulannya selama 4 bulan.
"Artinya presiden mengakui gaji buruh yang di bawah Rp5 juta itu harus ada kenaikan upah untuk menjaga daya beli. Jadi kami tetap menghendaki kenaikan itu," kata Jazuli. Nah gaji di Jatim paling tinggi Rp4,2 juta.
3. Millennial pasrah dengan keputusan pemerintah tapi beri catatan khusus
Luhur Pambudi (26), salah satu karywan swasta di Surabaya. Dokumentasi IstimewaSementara itu, seorang millennial yang juga karyawan swasta salah satu perusahaan di Rungkut Industri, Luhur Pambudi (26) mengaku pasrah dengan keputusan pemerintah. Karena yang terdampak pandemik bukan hanya pekerja tapi juga perusahaan itu sendiri.
"Kita juga tak memungkiri bahwa perusahaan bersikeras agar tidak terjadi kenaikan upah, karena mereka juga berupaya habis-habisan menekan angka pengeluaran," ucap dia.
Apabila upah tahun depan tidak naik, Pampam-sapaan akrabnya- memberi catatan kepada perusahaan agar serius memenuhi hak para pekerjanya. Seperti mendaftarkan kepesertaan ke BPJS ketenagakerjaan maupun kesehatan. Sebab sampai sekarang masih banyak permasalahan tenaga pekerja tidak mendapatkan jaminan sosial itu.
"Itu juga problem klasik. Pemerintah sepertinya juga tahu, tapi terkesan ada pembiaran. Selain gaji, jaminan sosial seperti itu juga sangat dibutuhkan," tegas alumnus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (Uinsa) ini.
Baca Juga: Jalan Buntu UMP 2021, Pekerja Terancam Tak Naik Gaji
