Kota Malang Targetkan Sertifikat Tanah Berbasis Digital Tahun 2021
Wamen ATR bersama kepala daerah Malang Raya usai penyerahan sertifikat secara simbolis. IDN Times/ Alfi Ramadana
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Malang, IDN Times - Kementerian Agraria dan Tata Ruang mulai mencanangkan sertifikat tanah berbasis digital. Saat ini untuk sertifikat berbasis digital sudah mulai diterapkan di Kota Malang dan ditargetkan sudah rampung digarap 2021 mendatang. Tidak hanya di Kota Malang, Kementerian Agraria menargetkan bahwa seluruh wilayah di Jawa Timur sudah selesai menerapkan sertifikat tanah berbasis digital pada tahun 2021 nanti.
1. Targetkan selesai secara nasional tahun 2024
Wamen ATR, Surya Tjandra dan Kepala Kanwil BPN Jatim, Heri Santoso. IDN Times/ Alfi RamadanaWakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra di sela kunjungannya di Kampung Glintung Kota Malang, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan digitalisasi sertifikat tanah di seluruh Indonesia selesai pada 2024. Saat ini, proses menuju target tersebut sudah terus dikebut. Terutama penyelesaian beberapa masalah administrasi sertifikat agar bisa segera dilakukan digitalisasi data.
"Sebenarnya kita sudah terlambat 60 tahun untuk memulai program ini. Negara tetangga seperti Malaysia sudah menerapkan hal serupa sejak tahun 1950-an," papar Surya, Selasa (1/9/2020).
2. Kurangi praktek manipulasi
IDN Times/Tunggul KumoroLebih jauh, Surya menambahkan bahwa program digitalisasi itu dibuat untuk memperkuat basis pendataan. Hal itu juga untuk mengurangi praktik manipulasi atas tanah. Berikutnya jika informasi pertanahan yang ada lebih lengkap akan mempunyai nilai ekonomis.
Tentu ini akan memberikan nilai lebih untuk pajak negara. Program sertifikat berbasis digital itu juga memudahkan akses informasi. Pasalnya selain dapat diakses dalam bentuk fisik berupa sertifikat satu lembar. Informasi mengenai data tersebut juga bisa diakses secara digital melalui barcode pada masing-masing sertifikat.
"Ini juga penting untuk investasi," tambahnya.
3. Siap kolaborasi dengan BPN
Wali Kota Malang, Sutiaji memimpin langsung rapat koordinasi pembahasan aturan new normal. Dok/Humas Pemkot MalangTerpisah, Wali Kota Malang, Sutiaji menjelaskan bahwa saat ini Pemkot masih terus melakukan proses sertifikasi digital sesuai dengan yang disampaikan oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang. Sutiaji menegaskan bahwa pihaknya juga sudah siap berkolaborasi dengan Badan Pertanahan Nasional untuk proses digitalisasi tersebut. Ia optimis proses digitalisasi itu bisa selesai tepat waktu sesuai yang ditargetkan.
"Kami optimsi 2021 sudah berbasis digital semua," jelasnya.
Baca Juga: Semangat Belajar Siswa Disabilitas Kota Malang dalam Situasi Pandemik
4. Baru enam kelurahan yang sertifikatnya terpenuhi
Wali Kota Malang, Sutiaji. Dok.IDN Times/IstimewaTerlepas dari itu, orang nomor satu di Kota Malang itu menyampaikan bahwa saat ini seluruh tanah milik masyarakat di Kota Malang memang belum memiliki sertifikat. Baru sekitar enam kelurahan saja yang sertifikat ya sudah terpenuhi. Beberapa kelurahan lain Sampai saat ini baru enam kelurahan yang sertifikatnya sudah terpenuhi dari total 57 kelurahan. Tentu saja hal ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri untuk bisa menyelesaikan sertifikat berbasis digital itu.
"Sejauh ini yang banyak ditemui kendalanya adalah buku atau dokumen sertifikatnya hilang. Jadi hatus didata ulang," tutupnya.
Baca Juga: Wamen ATR Sebut Kampung Glintung Malang Bisa Jadi Contoh Nasional
