2. Jokowi pada 2014 menjanjikan pengusutan kasus Munir, tapi setelah itu mendekati terduga kasus pembunuhan Munir

Pejuang HAM Nasional, Munir Said Thalib. (Dok. Yayasan Museum HAM Omah Munir)

Suciwati juga heran dengan langkah yang diambil Jokowi setelah menjadi presiden pada 2014. Pasalnya, saat menjadi calon presiden (capres) Jokowi menelepon Suciwati untuk menjanjikan pengusutan kasus Munir jika terpilih sebagai presiden. Suciwati sendiri saat itu juga menyambut tawaran tersebut dengan tangan terbuka.

"Kita semua tahu juga lagak-lagaknya semua mau ngomongin HAM. Saya bilang bagi mereka Hak Asasi Manusia itu hanya jadi komoditi bagi mereka, termasuk Jokowi. Karena rame-rame semuanya capres mau datang ke Museum HAM Omah Munir. Jadi pada Mei 2014 semua pada mau menghubungi aku, termasuk Jokowi," bebernya.

Saat itu, Suciwati sempat menyentil Jokowi karena tersebar foto dia duduk bersama Mantan Kepala Badan Intelejen Nasional (BIN), AM Hendropriyono yang diduga merupakan pelaku pelanggaran HAM Talangsari. Hendropriyono juga disebut-sebut sebagai dalam pembunuhan Munir. Foto ini sempat menjadi polemik pada 2014 karena penyelesaian kasus Munir juga belum beres.

"Di situ dia terlihat sekali statement-statement-nya deffend, tapi aku tetap tanya. Dia mengatakan tidak tahu, katanya dia hanya tamu yang diundang jadi tidak tahu duduknya sama siapa dan tidak bisa nolak. Dia juga bertanya siapa itu Hendropriyono, karena katanya dia tidak tahu siapa Hendropriyono, tapi itu bohong banget soalnya tidak lama kemudian aku lihat mereka duduk bareng lagi," ucap Suciwati diikuti gelak tawa.

Setelah Jokowi menjadi presiden, Hendropriyono bahkan hampir diangkat menjadi Ketua Penasihat Tim Transisi Jokowi. Tapi Suciwati mengatakan ia memprotes keputusan tersebut, sehingga keputusan tersebut dibatalkan. Hendropriyono kemudian tetap menjadi anggota Penasihat Tim Transisi Jokowi. 

Tidak sampai di situ, Suciwati juga kecewa saat Jokowi memasukkan Wiranto ke dalam kabinetnya, padahal Mantan Panglima ABRI ini diduga memiliki jejak darah pada beberapa kasus HAM Semanggi 1 dan 2. Pada periode kedua, Jokowi kemudian menarik Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) RI yang hingga kini masih tersangkut kasus yang sama.

"Ini semua membuat kita sadar bagaimana sikap Jokowi pada kasus-kasus HAM. Bagi kami dia adalah pengkhianat karena mengangkat para pelaku pelanggar HAM," tegasnya.

3. Jokowi sempat menjanjikan pengusutan kasus Munir kembali pada 2016, tapi tidak lama kembali surut lagi

Sosok Munir Said Thalib. (IDN Times/istimewa)

Suciwati juga membeberkan jika Jokowi mengatakan pada 2016 akan menyelesaikan kasus Munir dengan memerintahkan Jaksa Agung. Tapi upaya tersebut hanya menjadi pemanis saja. Sebab, realisasinya tidak membuahkan hasil apapun. Ia bahkan menegaskan bahwa Jaksa Agung tidak bergerak sama sekali untuk membuka kasus pembunuhan Munir.

"Kemudian waktu debat tidak ada menyebutkan dokumen TPF (Tim Pencari Fakta) kasus Munir, mereka ngelesnya tidak menguasai dokumen TPF Munir di Setneg RI. Padahal tidak mungkin ada 7 bendel yang diserahkan sejak jaman Presiden SBY itu tidak ada sama sekali. Padahal anggota TPF itu juga masih hidup dan bisa ditanyakan," jelasnya.

Perempuan kelahiran Malang ini juga sempat mengatakan jika Jokowi memanggil 22 pengacara untuk menjadi penasihat hukum dan HAM. Ia lagi-lagi mengatakan jika itu kepalsuan Jokowi yang ingin menunjukkan seolah-olah komitmen dalam penuntasan HAM, tapi faktanya tidak ada. Menurutnya, Jokowi hanya ingin seperti tampil seolah-olah sebagai pembela HAM, tapi saat ditagih berkelit.

4. Jokowi kini merusak demokrasi dengan mengacak-acak Mahkamah Konstitusi

Ketua Yayasan Museum HAM Munir, Suciwati. (Dok. KontraS)

Tidak hanya bermasalah pada penuntasan pelanggaran HAM, menurut Suciwati kini Jokowi bersama adik iparnya, Anwar Usman, juga merusak demokrasi dengan mengacak-acak Mahkamah Konstitusi. Keduanya memaksa merevisi Undang-undang Pemilu agar Gibran Rakabuming Raka maju dalam kontestasi Pilpres 2024.

Menurutnya, ini memalukan sekali bagaimana Jokowi memimpin di akhir masa jabatannya. Jadi Suciwati menegaskan bahwa hari ini Jokowi gagal total dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM dan penegakan hukum. 

Suciwati juga melihat DPR RI melempem dalam menyikapi manuver Jokowi, jadi menurutnya mereka harus diganti semua. Karena seharusnya Jokowi dimakzulkan akibat mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Tapi Jokowi sampai saat ini masih tenang-tenang saja bahkan ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024.

"Food estate yang diberikan pada Prabowo mana pertanggung jawabannya, justru dia menggadang-gadang Prabowo (jadi presiden), jadi ada hal yang dirusak oleh dia (Jokowi). Dia ingin menunjukkan bahwa akulah (Jokowi) orang yang berkuasa, kalian hanya orang-orang tidak berguna. Seolah-olah ingin menantang masyarakat Indonesia yang kebanyakan apatis dan banyak dibodohi oleh mereka dan kelompoknya," ucapnya.

5. Suciwati pastikan tidak akan mendukung capres manapun pada 2024

Ketua Yayasan Museum HAM Munir, Suciwati. (IDN Times/Rizal Adhi Pratama)

Seakan-akan belajar dari masa lalu, Suciwati menegaskan tidak akan mendukung capres manapun dalam Pilpres 2024. Ia sudah kenyang dengan janji-janji penuntasan kasus suaminya tapi hanya berbuat kosong. Ia sudah lelah ditipu lagi dan lagi oleh orang-orang yang berebut kekuasaan.

"Sudah gak percaya lagi, karena saya sudah melihat rekam jejak mereka mulai calon nomor 1 sampai 3. Saya bilang mereka sedang jualan, marketingnya sedang jalan. Karena mereka merasa yang terbaik, ya udahlah kita coblos semuanya," tegasnya.

6. Suciwati menyinggung alasan Museum HAM Munir batal dibangun di Kota Batu

Museum HAM Omah Munir. (Twitter/@MuseumHAM_Munir)

Lebih lanjut, Suciwati juga menyinggung alasan Museum HAM Munir yang dibangun dengan bantuan dari Pemprov Jawa Timur dan dilaksanakan oleh Pemkot Batu batal terealisasi. Ia mengatakan ada banyak aliran dana mencurigakan, sehingga ia memutuskan untuk mundur dari pembangunan museum ini.

"Kita melihat ada penyelewengan dana dalam pembangunan museum tersebut. Kita tidak mau masuk salam ruang seperti itu, karena nama Munir sangat luar biasa buat kami. Jadi lebih baik kami yang mundur, saya tegaskan bahwa bukan mereka yang membatalkan tapi kami yang membatalkan," paparnya.

Suciwati mengatakan jika sejak awal pembangunan Museum HAM Munir bermasalah dan ketika masuk dalam ruang pengelolaannya juga bermasalah. Ia menginginkan pembangunan dan pengelolaan yang akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban.

"Sehingga kami memutuskan Museum HAM Munir lebih baik dibangun di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Karena kami berpikir Munir memiliki kedekatan yang luar biasa dengan fakultasnya," tandasnya.

Perempuan 55 tahun ini juga mengatakan lebih lega Museum HAM Munir dibangun di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya karena para mahasiswa hingga dosen tidak pernah melupakan sosok Munir. Mereka selalu memperjuangkan kasus Munir dengan membuat membuat film hingga demonstrasi.

Baca Juga: Berpolemik dengan Pemkot Batu, Museum HAM Munir Urung Diresmikan