Mahfud MD: 2024 Jadi Bahasan Forum Rektor
Menkopolhukam, Mahfud MD saat di Forum Rektor, Minggu (30/10/2022). Dok. Humas Kemenkopolhukam.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut salah satu yang dibahas dalam Forum Rektor se-Indonesia di Surabaya ialah persiapan jelang tahun 2024. Diketahui pada tahun itu akan dilakukan Pemilu serentak. Pilpres, Pileg hingga Pilkada.
1. Akui ada kekurangan dalam demokrasi
Menkopolhukam, Mahfud MD saat di Forum Rektor, Minggu (30/10/2022). Dok. Humas Kemenkopolhukam.Mahfud menilai, demokrasi di Indonesia saat ini sudah maju dibanding sebelum reformasi. Namun, masih ada catatan-catatan untuk pembaruan serta penyempurnaan. Diakuinya bahwa demokrasi yang ada sekarang masih kurang.
"Demokrasi kita sudah maju pesat lembaga-lembaga hukum kita penegakan hukum kita juga sudah mulai bagus tetapi masih ada kekurangan di sana-sini," ujarnya usai menutup Forum Rektor di Universitas Airlangga (Unair), Minggu (30/10/2022).
Baca Juga: Mahfud MD: Perempuan Bercadar Terobos Istana Bukti Radikalisme Ada
2. Diberikan rekomendasi oleh Forum Rektor
Menkopolhukam, Mahfud MD saat di Forum Rektor, Minggu (30/10/2022). Dok. Humas Kemenkopolhukam.Nah dalam Forum Rektor, kata Mahfud, memberikan sejumlah masukkan sekaligus rekomendasi untuk menambal kekurangan demokrasi di Indonesia. Termasuk penegakkan hukum di Tanah Air.
"Forum rektor tadi merekomendasikan agar kita mulai membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat, karena secara teoritis kalau demokrasinya sehat, penegakan hukumnya dan sehat yang lain-lainnya juga akan terlayani dengan baik," kata dia.
3. Perdebatan demokrasi terus muncul sejak pemerintahan Sukarno hingga Jokowi
Ilustrasi demokrasi (Pixabay/Kaz)Terpisah, ketika sambutan, Mahfud MD mengajak untuk tidak lagi berdebat tentang demokrasi. Karena sejak tahun 1945--saat Indonesia menyatakan kemerdekaan-- tiap ganti pemerintahan muncul perdebatan soal demokrasi. Pemerintah selalu dikritik tidak demokratis.
"Mulai dari zaman Presiden Sukarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, SBY, Pak Jokowi semuanya dikritik tidak demokratis, lalu memperbedatkan soal demokrasi. Ada yang bilang gak cocok pakai demokrasi, demokrasinya sudah kebablasen," kata dia.
"Kalau yang kuliah di Fakultas Hukum dan Ilmu Politik itu tahu bahwa yang diperdebatkan dulu (sebelum merdeka) sudah tercatat pernah diperdebatkan juga," kata Mahfud.
"Uda gak perlu diperdebatkan demokrasi masih cocok gak? Masih! Melalui pemberontakan kita tumpas, melalui Pemilu proses konstitusional, proses ideologi Pancasila selalu menang," tegasnya.
Baca Juga: Menko PMK Minta Rektor Bantu Pemerintah Hadapi Masalah Global
