Demo Mahasiswa Bisa Picu Pembangkangan Sosial
ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Gerakan mahasiswa di sejumlah daerah mulai melakukan aksi demonstrasi menolak jabatan presiden 3 periode hingga kebutuhan pokok yang naik ugal-ugalan. Rencananya puncak aksi ini akan digelar secara serentak, Senin (11/4/2022).
1. Demo berpotensi menjadi pembangkangan sosial jika disikapi secara keras oleh aparat
IDN Times/Yuda AlmerioPakar Komunikasi Universitas Airlangga (Unair) Suko Widodo menilai, rencana demo besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan bentuk demokrasi dalam menyampaikan pendapat. Aparat keamanan diharapkan tidak melakukan tindakan represif yang membuat pemerintah akan semakin diabaikan masyarakat.
"Jika demo itu ditanggapi dengan kekerasan bahkan sampai dikebiri akan berpotensi terjadi pembangkangan sosial. Lebih parahnya bisa berujung chaos seperti demo 1998," ujarnya.
Baca Juga: Demo Mahasiswa Makassar Desak Jokowi Tegas Tolak Penundaan Pemilu 2024
2. Demo yang terjadi wujud kecil pembangkangan karena menolak
IDN Times/Yuda AlmerioDemo mahasiswa tersebut, sambung Suko, sebagai wujud kecil pembangkangan. Karena isu tersebut mendapat banyak penolakan dari banyak masyarakat namun terus digembar-gemborkan oleh eksekutif maupun legislatif.
Secara konstitusional, pemerintah baik eksekutif maupun legislatif akan kehilangan kepercayaan masyarakat. Kecuali, apabila memang mendapat dukungan masyarakat bukan masalah untuk menambah masa jabatan presiden.
"Tapi kalau porses lahirnya konstitusi dengan cara yang tidak dapat dukungan publik akan selamanya mendapat perlawanan masyarakat. Pemerintah pasti akan kehilangan kepercayaan masyarakat, pasti tidak akan mendapat legitimasi. Dia akan dicatat dalam sejarah perjalanan demokrasi di Indonesia ini," katanya.
3. Ingatkan pemerintah agar fokus kerja tangani pandemik
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020) (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)Suko menyarankan, seharusnya pemerintah fokus untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat yang kini makin parah karena terdampak pandemik COVID-19. Apabila, kesejahteraan meningkat ia yakin tanpa meminta masyarakat akan rela dipimpin oleh pemimpinnya selama apapun.
Karena itu, menurutnya pemerintah harus mengikuti mekanisme sistem demokrasi yang ada. Apabila berjalan baik pasti akan mendapat legitimasi yang baik. "Apabila dipaksakan pasti cedera konstitusi, lebih parah lagi dia mencederai meaning demokrasi. Demokrasi itu oase dan waktu itu pendek, masa aku bakal jabat terus, umur bertambah kualitas juga menurun," jelasnya.
Baca Juga: Bakal Ada Demo Mahasiswa 11 April, Mahfud: Jangan Ada Aksi Anarkis
