Malang, IDN Times - Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Malang ternyata memiliki masalah yang hampir sama, yaitu masalah permodalan. Ini disampaikan langsung oleh Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat usai meninjau 3 UMKM yang ada di Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
Wahyu mengatakan jika tidak hanya 3 UMKM tersebut yang memiliki masalah permodalan. Menurutnya mayoritas UMKM di Kota Malang memiliki masalah yang sama.
Wahyu mengatakan jika di Kota Malang ada sebanyak 21.700 UMKM, dan mayoritas UMKM ini memiliki masalah yang sama yaitu kesulitan di permodalan. Padahal UMKM merupakan elemen penting dalam menyokong perekonomian di Kota Malang, apalagi UMKM Masih merasa dampak akibat Pandemi COVID-19.
"Saya berprinsip UMKM ini suatu lembaga yang kalau bisa tidak terkena dampak apapun. Karena kemarin dengan covid mereka tetap jaya, tetap ada peningkatan, termasuk juga yang kuliner," terangnya saat dikonfirmasi pada Rabu (19/6/2024).
Oleh karena itu, Wahyu ingin membentuk satuan tugas Sahabat UMKM yang terdiri dari beberapa orang dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Satgas ini akan berkomunikasi dengan UMKM memetakan permasalahan yang dihadapinya.
"Karena sebenarnya kalau dari pemasaran nggak ada masalah, kemudian kualitas produknya bagus, diterima. Tapi memang (masalah) selama ini mengembangkan dari permodalan," bebernya.
Langkah lain yang akan ditempuh Pemkot Malang adalah menggandeng beberapa lembaga keuangan seperti bank konvensional, bank milik negara, hingga Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang memiliki unit usaha daerah Pemkot Malang. Kerjasama ini demi pertumbuhan UMKM yang menjadi fokus Pemkot Malang.
"Setidaknya ada sekitar 80 ribu UMKM yang belum terkurasi di Kota Malang, padahal itu yang akan meningkatkan dan menstabilkan perekonomian kita. Jadi harus kita dukung, karena dengan UMKM sejahtera tentu ekonomi kita akan baik," tegasnya.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag), Eko Sri Yuliadi membenarkan jika UMKM di Kota Malang masih terbentur masalah permodalan. Oleh karena itu, ia telah berkomunikasi dengan lembaga keuangan seperti BPR Tugu Artha yang menjadi perusahaan daerah Kota Malang.
"Selain itu kita akan kerjasama dengan Bank Jatim sampai BRI. Sekarang dari bank-bank pemerintah juga sudah mulai mengatur untuk penyaluran KUR-nya," jelasnya.
Selain permodalan, Diskopindag Kota Malanb juga akan memberikan dukungan berupa klinik UMKM berupa pelatihan-pelatihan supaya UMKM naik kelas, gratis kepengurusan izin-izin, serifikat halal, nomor induk berusaha (NIB), hingga pengujian kandungan nutrisi laboratorium. Eko optimis jika dengan dukungan UMKM akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
"Secara laporan, setiap UMKM belum termonitor. Tapi dengan pertumbuhan ekonomi sekarang 6,32 yang di atas nasional dan Jawa Timur, itu menunjukkan UMKM kita cukup besar," pungkasnya.