Surabaya, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengevaluasi kerja sama dengan pengelola hotel di Kota Pahlawan. Hasilnya, ternyata hanya 40 persen yang hanya kerja sama dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi telah mendapat sejumlah laporan dari pihak hotel terkait minimnya serapan produk UMKM saat ini. Dia menyebut kau kualitas hingga kuantitas yang diminta belum dapat dipenuhi secara konsisten.

"Yang sudah berjalan 40 persen dan yang belum 60 persen. Kenapa belum? tadi ada (hotel) yang kasih bahan, bahannya tidak kunjung dipenuhi pemkot, akhirnya tidak jalan. Ada juga yang dia (hotel) sudah pesan dengan kualitas sekian, kita belum bisa memenuhi," ungkap dia.

Dalam kesempatan itu, mantan Kepala Badan Perencanaan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga meminta jajarannya agar ke depan dapat dibentuk perwakilan pada setiap hotel. Perwakilan itu berasal dari pemilik atau pengelola yang dapat mengambil keputusan bersama dengan pemkot, asosiasi atau organisasi perhotelan.

Eri berharap, para pelaku UMKM di Surabaya, dapat memenuhi kebutuhan serta kualitas barang yang diinginkan oleh pihak pengelola atau pemilik hotel. "Investasi dan kemudahan akan saya buka sebesar-besarnya di Kota Surabaya. Namun, tempat investasi yang dibangun di Surabaya ini juga saya harapkan bisa memberikan manfaat bagi warga Surabaya," harapnya.

Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya, Wiwiek Widayati menyampaikan, ada 107 hotel yang telah menjalin Nota Kesepakatan Bersama (NKB) dengan Pemkot Surabaya. Sekitar 40,78 persen di antaranya telah bekerja sama dalam penyediaan slipper alias sandal hotel.

"Sedangkan sisanya, masih dalam tahap negosiasi, proses pemesanan atau tidak melakukan pemesanan," kata Wiwiek Widayati.

Selain slipper, Wiwiek juga menyebutkan, bahwa sekitar 16,50 persen sudah terjalin kerja sama dalam penyediaan batik. Produksi batik UMKM Surabaya ini digunakan untuk seragam para karyawan dan karyawati hotel. Sedangkan sisanya, masih dalam proses nego dan pemilihan batik.

"Ada juga 0,97 persen itu penyediaan laundry bag. Sisanya tidak menyediakan laundry bag karena hotel tidak menyediakan service laundry. Berikutnya juga ada 3,88 persen penyediaan bahan makanan, terutama hasil produk-produk pertanian," pungkasnya. 

Baca Juga: UMKM Jatim Bakal Jadi Tameng Ancaman Resesi 2023