Surabaya, IDN Times - Berbagai tuntutan dilayangkan di depan Kantor Gubernur Jalan Pahlawan saat demo buruh Rabu (1/4/2024). Tuntutan itu salah satunya tentang penolakan Omnibus Law dan penghapusan sistem outsourcing. Selain dua isu tersebut, masih ada problema lain yang tengah diperjuangkan oleh para buruh, terutama buruh perempuan.

Hal ini disampaikan oleh Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Mojokerto sekaligus Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah FSPMI Jawa Timur, Eka Hernawati. Eka memandang bahwa buruh perempuan saat ini masih banyak yang mengalami diskriminasi di tempat kerja.

"Buruh perempuan masih diberi upah sama bahkan ada yang rendah dari laki-laki, tapi beban yang ditanggung sebagai perempuan ini sejatinya berbeda," katanya ketika ditemui di lokasi selepas memberikan orasi.

Lebih spesifik, Eka menyebut beban tersebut seperti haid dan melahirkan. Namun, cuti haid dan melahirkan nyatanya masih belum diterapkan dengan baik oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia.

"Buruh perempuan yang melahirkan itu malah nggak sedikit yang disuruh mengundurkan diri dari pekerjaannya. Akhirnya nanti mereka harus cari pekerjaan baru lagi, sehingga masa bekerjanya itu pendek," jelasnya pada IDN Times.

Selain itu, kasus pelecehan seksual pada buruh perempuan di tempat kerja juga marak terjadi. Bahkan masih ada kasus pelecehan yang belum terungkap. 
"Kasus pelecehan masih banyak, yang terbaru kami FSPMI menangani kasus pelecehan buruh perempuan di salah satu perusahaan di Mojokerto juga Jepara."

Sebagai salah satu pengurus departemen khusus perempuan di FSPMI, Eka tegas menyatakan seharusnya perempuan  mendapatkan rasa aman di tempat kerja dan mampu mengadvokasi dirinya dan kawan sesama perempuan apabila mengalami suatu permasalahan. Apalagi 80% anggota FSPMI adalah perempuan.

"Masalahnya masih ada buruh perempuan yang nggak tergabung serikat, mbak. Ada yang kena diskriminasi tapi malu atau bingung untuk berbagi. Kalau ga tergabung ini kan justru sulit. Makanya, kami FSPMI selain mengadvokasi juga melakukan penyuluhan untuk itu," terang Eka.

Pada Hari Buruh tahun ini, Eka berharap tuntutan tertulis mengenai isu-isu perempuan yang dilayangkan pada pemerintah dapat dipenuhi dan dibentuk program yang pro kesejahteraan buruh perempuan.

Baca Juga: Hari Buruh di Surabaya, Mahasiswa Tolak Industrialisasi Pendidikan