Wapres ke Jombang, Aktivis Gelar Poster Minta MSAT Ditangkap

Syarif Abdurrahman aktivia dari Aliansi Kota Santi Lawan Kekerasan Seksual dengan tegas mendesak Wapres Ma'ruf Amin untuk merespons permasalahan kasus kekerasan seksual yang menjerat tersangka MSAT. 

"Membangun koordinasi lintas stakeholder penanganan kasus demi menjamin akuntabilitas hukum dan keadilan korban Kekerasan seksual. Serta mendesak Polda Jatim segera Menangkap Tersangka MSAT," tegas Syarif dalam keterangannya yang diterima IDN Times, Sabtu (4/6/2022). "Kiai Ma'ruf Amin jangan menutup mata terhadap fakta persoalan "Darurat Ruang Aman" di pesantren yang ada di Kabupaten Jombang," ujarnya.

Menurut dia, kasus dugaan pemerkosaan terhadap santriwati yang dilakukan tersangka MSAT, putra salah satu pimpinan pondok pesantren di Jombang bukan sekadar persoalan diskriminatif dalam upaya penegakan hukum. Di balik itu, kata Syarif, banyak persoalan non-yuridis yang membuat proses penegakan hukum berjalan tidak profesional.

"Dan hingga kini Polda Jatim tidak kunjung mampu untuk segera melakukan penangkapan terhadap tersangka yang statusnya DPO sejak 13 Januari 2022," tegasnya.

Lebih lanjut, sejak akhir tahun 2021, korban berinisial MNK, telah mendapat dukungan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (kemen PPPA) secara langsung, mendapatkan penambahan fungsi dari Presiden untuk menyediakan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan lintas provinsi serta menurunkan tim asistensi dalam rangka membangun koordinasi lintas kepentingan baik pemerintah maupun aparat penegak hukum dalam penyelesaian kasus itu.

"Namun faktanya, sejak 2 kali permohonan praperadilan tersangka ditolak dan dinyatakan
DPO belum ada upaya signifikan dari Polda Jatim untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka," kata dia.

Ia menilai, pembiaran terhadap kebebasan tersangka disinyalir ada upaya yang disengaja oleh aparat penegak hukum. Ini dibuktikan dengan adanya informasi di media sosial tentang rencana pagelaran musik jazz dengan judul Jazz Rakyat Fest yang diselengarakan pihak tersangka dan timnya pada 31 Mei 2022 di lingkungan Ponpes milik keluarga tersangka.

Situasi itu, kata dia, membuktikan lemahnya penegakan hukum di negeri ini, terutama Polda Jatim yang mempunyai kewenangan menangani kasus tersangka. Selain itu juga menyayangkan Polres Jombang yang seolah-olah melakukan pembiaran terhadap tersangka yang jelas dalam status DPO namun masih bisa melakukan aktivitas pagelaran musik di wilayah hukum Polres Jombang.

"Seakan-akan ada privilege (keisitimewaan) yang diberikan kepada DPO pencabulan ini sehingga dapat menjadi preseden buruk atas penegakan hukum dan terkesan tebang pilih. Itulah alasan anggota aliansi melakukan aksi turun jalan saat kunjungan Wapres RI ke Jombang," kata dia.

Selain itu, penanganan perkara yang berlarut-larut mengabaikan dampak psikologis korban dan keluarganya yang kerap mendapat intimidasi yang terus diterima korban dan keluarga. Syarif menyebut, 13 Mei 2022 lalu, korban didatangi orang tidak dikenal yang meminta korban untuk mencabut perkara pidana. Orang tersebut mengendarai mobil warna merah dengan nomor kendaraan AD 1748 LL, hingga berulang sampai ketiga kalinya.

"Kami bertanya kepada Yth Wapres RI Kiai Ma'ruf Amin, melalui kunjungan kerja bapak di Kabupaten Jombang, masihkan Bapak ikut mendiamkan permasalahan ini," tegasnya.

Diketahui, Wakil Presiden (Wapres) RI Maruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jombang selama dua hari. Pertama pada , Jumat (3/6/2022) di Pondok Pesantren Darul Ulum, Rejoso, Peterongan. Dan hari ini, Kamis (4/6/2022) Maruf Amin akan bersilaturahim di Pesantren Tebuireng dan pesantren besar lainnya yang ada di kota santri ini.