Surabaya, IDN Times - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) III, Akhmad Wiyagus menyoroti pentingnya penguatan sistem keamanan lingkungan (siskamling) sebagai respons atas meningkatnya dinamika penyampaian aspirasi publik di berbagai daerah. Hal ini ia sampaikan dalam rapat koordinasi Forkopimda di Surabaya, Selasa (4/11/2025).
Wiyagus menyebut dalam rentang 25 Agustus hingga 9 September 2025, terdapat 776 aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung di 35 provinsi dan 247 kabupaten/kota di Indonesia. Dari jumlah itu, Provinsi Jawa Timur mencatat 54 aksi yang tersebar di 32 kabupaten/kota. Sebagian aksi tersebut diakhiri dengan kejadian anarkis sehingga memerlukan peningkatan kewaspadaan dan mitigasi dini.
"Fenomena ini mengingatkan kita pentingnya deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini terhadap setiap potensi gangguan keamanan dan ketertiban,” kata Wiyagus.
Ia menegaskan, pemerintah pusat telah mengeluarkan arahan untuk mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) sebagai langkah penguatan keamanan berbasis masyarakat. Arahan ini tertuang dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 300 tanggal 3 September 2025 yang meminta seluruh kepala daerah memastikan kesiapsiagaan keamanan mulai dari tingkat provinsi hingga RT/RW.
Berdasarkan laporan yang diterima Kemendagri, 87,73 persen pemerintah daerah telah melakukan langkah konkret. Di antaranya melalui pelaksanaan rapat Forkopimda, pertemuan tokoh masyarakat, apel kebangsaan, doa bersama, gerakan pangan murah, hingga pengaktifan kembali pos-pos siskamling.
Secara nasional saat ini terdapat 469.760 pos siskamling yang tersebar di 75.266 desa dan 8.496 kelurahan. Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah Pos Siskamling terbanyak, yakni 117.210 pos.
“Ini adalah modal sosial yang sangat berharga. Kita memiliki kekuatan di tingkat akar rumput yang tidak boleh diabaikan,” ujarnya.
Wiyagus menegaskan, Forkopimda harus menjadi pusat koordinasi strategis untuk memastikan kebijakan pusat terimplementasi efektif di daerah. Ia juga mengingatkan pentingnya keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan ketertiban umum.
“Penyampaian aspirasi dijamin oleh negara, tetapi tetap harus berada dalam koridor hukum dan ketertiban. Forkopimda perlu menjadi mediator, membuka ruang dialog, sekaligus bertindak tegas jika terjadi ancaman terhadap keselamatan publik,” pungkasnya.