Surabaya, IDN Times - Pemerintah pusat menegaskan bahwa Forkopimda bukan hanya simbol koordinasi, tetapi mesin penggerak stabilitas daerah dan keberhasilan program nasional. Wakil Menteri Dalam Negeri III, Akhmad Wiyagus, meminta seluruh unsur Forkopimda di Jawa Timur “tidak tinggal diam” menyikapi dinamika sosial politik dan percepatan kebijakan strategis nasional di daerah.
"Forkopimda wajib memastikan Astacita dan program strategis nasional berjalan nyata hingga ke tingkat desa,” tegas Wiyagus dalam rapat koordinasi Forkopimda di Surabaya, Selasa (4/11/2025).
Ia menegaskan, sinergi pusat dan daerah adalah kunci. Tanpa itu, program pangan, pendidikan, kesehatan, hingga stabilitas keamanan akan gagal menyentuh rakyat. “Pastikan program berjalan, awasi anggaran, cegah konflik sosial, dan perkuat BUMDes serta desa. Jika daerah bergerak lambat, manfaat program tidak akan dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa Jatim menjadi salah satu provinsi dengan penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbesar di Indonesia. “Di Jawa Timur, ada 3,5 juta penerima manfaat, termasuk ibu hamil,” katanya.
Khofifah mengungkapkan, konsep MBG tidak hanya soal gizi, ada nilai spiritual dan sosial di dalamnya. “Kami pernah sampaikan ke Pak Presiden Prabowo bahkan sebelum beliau dilantik. Program ini punya dimensi barokah. Dan Pak Presiden paham itu,” ucapnya.
Ia meminta bupati dan wali kota turun langsung memastikan kualitas dapur MBG, termasuk pengawasan melalui puskesmas.
"Yang kita lakukan ini harus menjadi amal jariyah. Jangan hanya formalitas,” tegasnya.
Khofifah juga menyinggung program strategis lain di Jatim, Koperasi Merah Putih diminta terhubung dengan Bulog agar pangan dan distribusi stabil. Sekolah Rakyat menjadi penyelamat pendidikan warga miskin. “Banyak keluarga yang menunggu Sekolah Rakyat dibuka. Ini membuktikan program ini betul-betul menyentuh rakyat,” pungkasnya.