Wali Kota Sutiaji: Malang akan Beri Masukan Terkait Omnibus Law

14 Okt 2020, 22:30 WIB

(Kanan ke kiri) Kapolresta Malang Kota Kombes Leonardus Simarmata, Wali Kota Malang Sutiaji, Wakil Wali Kota Malang Ir Sofyan Edi Jarwoko, Komandan Kodim 0833 Kota Malang Letkol Arm Ferdian Primadhona mengikuti rapat koordinasi Sinergitas Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law, di Ngalam Command Center, Balaikota Malang, Rabu (14/10)/Dok. Pemkot Malang.

Malang, IDN Times - Wali Kota Malang Sutiaji menghadiri rapat koordinasi yang bertemakan Sinergitas Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law. Rapat itu ia hadiri secara virtual lewat Zoom Meeting di Ngalam Command Center, Balaikota Malang, Rabu (14/10).

"Ada beberapa undang-undang yang dileburkan. Tinggal nanti bagaimana peraturan pemerintahnya, segera dipercepat. Kita diberi waktu 2-3 bulan untuk menindaklanjuti hasil dari Peraturan Pelaksanaan dalam peraturan-peraturan wali kota atau peraturan-peraturan yang lainnya. Insyaallah melalui Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Se Indonesia) kita akan memberi masukan ke Pemerintah Pusat," ujar Wali Kota Sutiaji usai rapat koordinasi tersebut.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Keuangan Sri Mulyani, perwakilan POLRI, perwakilan Panglima TNI, perwakilan Kejagung, Perwakilan Kepala BIN, serta gubernur, wali kota/bupati dan Forkopimda se-Indonesia turut hadir pada rapat virtual tersebut.

1. Menkopolhukam menanggapi unjuk rasa atas penolakan Omnibus Law

Menko Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD saat memberikan pemaparan pada rapat koordinasi Sinergitas Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law, Rabu (14/10). Dok. Pemkot Malang

Menko Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pemerintah daerah mampu menjelaskan latar belakang dan alasan dibuatnya Omnibus Law. Hal itu agar masyarakat bisa menerima dan memahami dengan baik. Ia mengatakan, faktor yang melatarbelakangi pembuatan UU Cipta Kerja adalah UU sebelumnya menghambat izin terkait pembukaan usaha dan tumbuh kembangnya investasi.

"Pemerintah menghargai demonstrasi atau unjuk rasa selama tidak melenceng dari cara menyampaikan aspirasi. Namun, bila anarkis itu tidak dibenarkan karena dapat mengundang kerusakan dan kerugian bersama, tentu tidak ditoleransi," kata Mahfud MD.

2. Menurut Menkopolhukam, harus dibuat aturan rigid untuk memenuhi kewajiban pemberian pesangon oleh pelaku usaha

Kapolresta Malang Kota Kombes Leonardus Simarmata dan Wali Kota Malang Sutiaji saat mendengarkan pemaparan pada rapat koordinasi Sinergitas Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law, di Ngalam Command Center, Balaikota Malang, Rabu (14/10)/Dok. Pemkot Malang.

Mantan Menteri Pertahanan di era Presiden Gus Dur tersebut menambahkan bahwa terlalu banyak hoax yang menyertai unjuk rasa Omnibus Law. Seperti tidak benar Omnibus Law menghilangkan hak cuti pekerja, tidak benar UMP dihilangkan, dan tidak benar pula memaksakan pondok pesantren harus berbadan hukum.

Menkopolhukam juga menjelaskan bahwa pengurangan perhitungan uang pesangon dari 35 kali menjadi 25 kali karena realitasnya selama ini hanya 7 persen perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban (35 kali). Maka itu, menurut Guru Besar UII Yogya ini, untuk memberi kepastian dan perlindungan harus dibuat aturan rigid yang mampu mengunci pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban pesangon itu.

3. Menteri Tito menyebut UU Cipta Kerja dapat mewadahi bonus demografi yang sedang dialami RI

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan pemaparan di rapat koordinasi Sinergitas Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law, di Ngalam Command Center, Balaikota Malang, Rabu (14/10)/Dok. Pemkot Malang.

Senada dengan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menjadi moderator rapat koordinasi tersebut menjelaskan bahwa salah satu fungsi UU Cipta Kerja ialah mewadahi bonus demografi yang sedang dialami Indonesia. Maksud dari hal itu ialah banyaknya usia produktif yang memasuki masa kerja seperti fresh graduate. Namun, menurut Tito bonus demografi itu akan berganti menjadi bencana demografi apabila orang-orang di usia produktif tidak mendapatkan pekerjaan.

Acara rapat koordinasi juga memaparkan Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja dari setiap Menteri Koordinator. Mulai dari Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Koordinator Ketenagakerjaan, Menteri Koordinator Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Koordinator Agraria dan Tata Ruang, serta Menteri Koordinator Keuangan dan terakhir Menteri Koordinator Hukum dan HAM.

Bersama Wali Kota Sutiaji, Kapolresta Malang Kota Kombes Leonardus Simarmata, Komandan Kodim 0833 Kota Malang Letkol Arm Ferdian Primadhona, Wakil Wali Kota Malang Ir Sofyan Edi Jarwoko, dan perwakilan Kejaksaan Negeri Kota Malang dan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkot Malang turut hadir pada rapat koordinasi tersebut. (GMA/Ts) CSC