Wacana WFH ASN Menguat, DPR Minta Evaluasi Program Prioritas Negara

Magetan, IDN Times - Wacana penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) kembali menguat di tengah kekhawatiran dampak situasi global terhadap ekonomi nasional. DPR RI pun meminta pemerintah mengevaluasi berbagai program prioritas agar tetap selaras dengan kemampuan anggaran negara.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Budi Sulistyono atau yang akrab disapa Kanang, menilai kebijakan WFH bagi ASN tidak menjadi persoalan selama tidak mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat.

Menurutnya, dinamika global yang tidak menentu perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan nasional. Ia menyinggung potensi dampak konflik internasional, termasuk yang melibatkan Iran, yang dapat memicu krisis energi hingga kenaikan harga bahan bakar.

“Sekarang prioritas problematika apa? Apakah pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pengangguran, atau yang lain. Ketika situasi global berubah dan ada potensi kelangkaan bahan bakar, tentu pemerintah harus menghitung ulang prioritas kebijakan,” ujar Kanang, Sabtu (14/3/2026).

Dalam kondisi tersebut, ia menilai sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah rakyat, maupun Koperasi Merah Putih layak untuk dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara.

Kanang juga menyebut langkah efisiensi anggaran bisa dilakukan melalui penyesuaian pola kerja ASN. Salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan adalah pengurangan hari kerja atau penerapan sistem kerja dari rumah.

“Bisa saja terjadi penyusutan jam atau waktu kerja. Bisa tiga hari, empat hari, bahkan WFH. Ini bagian dari upaya efisiensi,” katanya.

Meski demikian, ia menegaskan kebijakan tersebut tidak boleh berdampak pada kualitas pelayanan publik. Pemerintah diminta memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan yang optimal.

Kanang juga mengingatkan agar kebijakan WFH tidak menimbulkan kesan pembatasan aktivitas seperti pada masa pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu.

“WFH boleh saja, tetapi tidak boleh mengurangi pelayanan. Jangan sampai seperti saat Covid yang terasa mencekam karena ada pembatasan. Kalau sekarang ini semata-mata karena penghematan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kanang menilai pemerintah perlu melihat secara menyeluruh sektor belanja negara yang berpotensi untuk diefisienkan, bukan hanya pada pola kerja ASN.

“Yang penting bukan hanya WFH, tetapi sektor mana lagi dalam belanja negara yang perlu dilakukan penghematan,” pungkasnya.