Wacana Penghapusan UN, Begini Tanggapan Mendikbud

20 Mar 2019, 19:03 WIB

(Ilustrasi ujian nasional Sekolah Menengah Atas) IDN Times/Vanny El Rahman

Surabaya, IDN Times - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy angkat bicara dengan wacana penghapusan ujian nasional (UN). Menurutnya, UN tidak bisa serta merta dihapus begitu saja. Karena ini termasuk evaluasi dalam belajar. Meski begitu, penggantian istilah atau nama bisa dilakukan.

1. UN bukan penentu kelulusan

IDN Times/Vanny El Rahman

Muhadjir mengatakan UN boleh saja memakai nama yang lain, namun evaluasi belajar secara nasional adalah amanah Undang-undang (UU). "Boleh pakai istilah all on boleh. Sejak dulu kan sudah tidak penentuan kelulusan. Sudah tidak ada, UN sudah tidak menentukan kelulusan," ujarnya usai acara pembukaan Jambore di LPMP Jatim, Surabaya, Rabu (20/3).

2. Gali motivasi siswa

IDN Times/Ardiansyah Fajar

Muhadjir menjelaskan, dengan pelaksanaan UN, pemerintah ingin menggali motivasi potensi dari anak itu sendiri. Selain juga ingin mengetahui kemampuan nyata dari anak yang tidak dipaksakan. "Busa terlihat kemampuan yang tidak dirangsang dengan berbagai macam iming-iming," katanya.

3. Ingin tahu peta lapangan

Ilustrasi ujian nasional (IDN Times/Vanny El Rahman)

Kemendikbud juga ingin tahu peta sesungguhnya di lapangan. Untuk itu diciptakan 'treatment' mana yang belum baik harus diperbaiki. "Sekarang sudah ditetapkan hasil MTK itu sekarang kualitas di mana sudah tahu," ucap Muhadjir.

4. Sandi berencana ganti minat bakat

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Sebelumnya, dalam debat pilpres yang diikuti Cawapres, Minggu (17/3), Sandiaga Uno mengusulkan akan menghapuskan ujian nasional dan menggantinya dengan metode penelusuran minat dan bakat, jika dia menang dalam Pilpres 2019.

"Kita pastikan sistem UN dihentikan, diganti dengan penelusuran minat bakat," ucapnya.

Alasan usulan penghapusan UN tersebut antara lain karena kemampuan sekolah dalam menjalankan proses belajar tidak sama rata di setiap daerah di Tanah Air. Kondisi pendidikan di Jakarta tidak bisa diterapkan sama dengan sistem pendidikan di daerah.