Surabaya, IDN Times - Jumlah kejadian bencana di Jawa Timur (Jatim) terus menunjukkan angka tinggi. Sepanjang Januari hingga 31 Maret 2026 saja, tercatat sudah terjadi 121 bencana alam yang berdampak pada puluhan ribu kepala keluarga.
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menyebut mayoritas bencana yang terjadi didominasi oleh angin kencang dan banjir. Dari total kejadian tersebut, angin kencang tercatat sebanyak 82 kejadian, sementara banjir mencapai 27 kejadian.
“Dinamika bencana pada triwulan pertama ini harus menjadi perhatian serius bagi kita semua untuk meningkatkan kesiapsiagaan,” ujarnya dalam peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana 2026, Minggu (26/4/2026).
Khofifah menjelaskan, tingginya angka bencana di awal tahun tak lepas dari kondisi pancaroba yang memicu cuaca ekstrem. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, tren bencana di Jatim didominasi oleh bencana hidrometeorologi.
Data pemerintah provinsi menunjukkan sekitar 92 hingga 97 persen kejadian bencana pada periode 2022-2025 merupakan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, angin kencang, dan tanah longsor.
“Ini menandakan bahwa perubahan iklim bukan lagi ancaman jangka panjang, tetapi sudah menjadi realitas yang kita hadapi saat ini,” tegasnya.
Meski jumlah kejadian cukup tinggi, indeks risiko bencana (IRB) Jawa Timur sempat menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021, IRB tercatat 117,26, kemudian turun menjadi 108,69 pada 2022, dan 101,65 pada 2023. Angka ini kembali turun pada 2024 menjadi 95,75, sebelum naik lagi pada 2025 menjadi 108,36 akibat perubahan variabel penilaian.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemprov Jatim mengingatkan seluruh daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama menjelang musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrem akibat fenomena El Nino.
Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau 2026 diperkirakan mulai terjadi pada Mei di lebih dari separuh wilayah Jatim, dengan puncak pada Agustus dan durasi mencapai 220 hingga 240 hari di beberapa daerah.
Khofifah pun mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengambil langkah antisipatif, mulai dari tidak melakukan pembakaran lahan hingga penggunaan air secara bijak, guna menekan risiko bencana yang lebih besar di tengah tingginya angka kejadian saat ini.