Surabaya, IDN Times - Program transportasi publik Trans Jatim yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mendapat apresiasi nasional. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima Penghargaan Inovasi Membangun Negeri 2025 Bidang Innovation Public Service Subkategori Inovasi Transportasi Publik Berkelanjutan.
Khofifah menyebut penghargaan ini merupakan pengakuan atas inovasi sistem transportasi publik yang dibangun secara konsisten melalui Trans Jatim. “Trans Jatim hadir untuk memberikan akses transportasi yang adil, terjangkau, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Prinsipnya no one left behind,” ujarnya.
Hingga kini Trans Jatim telah beroperasi di tujuh koridor kawasan Gerbangkertosusila (GKS) dengan skema Buy The Service (BTS). Khofifah memastikan Koridor B di Malang Raya akan segera menyusul. “Akhir bulan ini Koridor B Malang Raya insyaallah kita launching,” katanya.
Trans Jatim saat ini melayani sebanyak 5,9 juta penumpang. Jaringan rute 370,6 km per hari. Sebanyak 143 unit armada beroperasi dan 575 kru terlibat dalam layanan harian. Tingginya minat masyarakat membuat banyak daerah mengajukan perluasan jaringan layanan.
Khofifah mengungkapkan, Kementerian Perhubungan RI menilai Trans Jatim memiliki sistem digital transportasi paling advanced di Indonesia. Hal ini didukung oleh aplikasi Transjatim-AJAIB.
Aplikasi tersebut menyediakan pembelian tiket digital, informasi rute dan jadwal, pelacakan posisi bus real-time, fitur Augmented Reality Bus Stop, sistem peringatan dini dan rambu suara ramah difabel.
Selain itu, sedang dikembangkan LARAS (Layanan Ramah Trans Jatim), yaitu asisten digital berbasis AI untuk membantu pengguna layanan. Untuk keamanan, armada dilengkapi, sistem pemadam api otomatisz Driver Safety Monitor, kamera AI dan komunikasi dua arah yang terhubung ke Jatim Transportation Control Center (JTCC)
"Semua kondisi kendaraan dan pengemudi bisa dipantau secara real-time,” kata Khofifah.
Khofifah menegaskan bahwa transportasi publik hanya optimal bila konektivitas antar moda terintegrasi. Karena itu ia mengajak pemerintah kota/kabupaten untuk menyiapkan feeder pendukung.
"Kami mengajak bupati dan wali kota membangun feeder agar masyarakat di daerah dapat terkoneksi aman, nyaman, dan tepat waktu,” pungkasnya.