Tolak Jadi RS Darurat, Manajemen Hotel Grand Surabaya Mengaku Bingung

Human Resource Department (HRD) Hotel Grand Surabaya, Avan Priadi mengatakan pihaknya hanya mendapat pemberitahuan mengenai kunjungan menteri. Dalam berita acaranya pun tidak ada pembahasan mengenai alih fungsi hotel menjadi RS Darurat COVID-19 maupun rumah singgah dokter.

"Sebenarnya hanya (pemberitahuannya) meninjau. Belum ada pemberitahuan secara tertulis (alih fungsi). Dari karyawan menolak jadi RS Darurat. Kami belum ada pemberitahuan. Kemarin hanya kunjungan. Gak ada berita acaranya," ujarnya ketika ditemui IDN Times, Senin (6/7/2020).

Bahkan, lanjut Avan, pihaknya mendapat pemberitahuan kunjungan menteri justru bukan dari pemprov, polda ataupun kodam. Pemberitahuan itu didapat dari PT PANN (BUMN), selaku pemilik bangunan Hotel Grand Surabaya, Jumat (3/7/2020). Kemudian pengelola hotel, PT Bhirawa (swasta) menyiapkan sekadarnya.

"Jumat dikasih kabar nanti ada kunjungan menteri. Dari PT PANN. Dari kodam datang. Gugus Tugas Jatim datang. Timnya Menko PMK datang. Rombongan datang, Minggu (5/7/2020) pukul 16.30 WIB. Waktu itu ninjau kamar selesai," jelasnya.

Kamar yang ditinjau oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, Menkes dr. Terawan Agus Putranto dan Kepala Gugus Tugas COVID-19 Doni Monardo terletak di lantai 3. Kedua kamar itu bertipe standar deluxe dengan kisaran harga Rp300 ribu per malam.

"Hanya datang lihat (dua kamar). Pak Menko PMK (Muhadjir) itu bilang kalau layak untuk nakes," ucap dia.

Adanya penilaian kelayakan kamar untuk dokter ini sempat membuat Avan bertanya-tanya dalam hati. Dia waktu itu memilih diam sembari mendampingi kunjungan para menteri. Tak disangka olehnya, berita yang beredar kalau hotel yang berdiri sejak 2012 ini akan dialihfungsikan.

"Seluruh karyawan sempat resah, kami langsung kirim surat ke BNPB, kemarin. Ada tamu tanya, tapi saya jelaskan kunjungan biasa. Surat belum dibalas," terangnya.

Pihaknya, kata Avan, tegas menolak apabila hotel dijadikan RS Darurat ataupun merawat pasien. Sedangkan jika dipakai tempat singgah, manajemen hotel akan mengkaji terlebih dahulu.

"Kami liat SOP-nya dulu (kalau buat rumah singgah dokter). Buat pertimbangan. Kalau RS Darurat menolak. Dampaknya ke kami, risikonya, faktor keselamatan. Sampai hari ini belum ada komunikasi lagi dari pemerintah," dia menambahkan.

Dalam rilis resminya yang telah direvisi, Ketua Gugus Tugas COVID-19 sekaligus Kepala BNPB, Doni Monardo mengatakan Hotel Grand Surabaya hanya untuk rumah singgah dokter saja. “Hanya untuk relaksasi para dokter agar tidak kelelahan (dalam menangani COVID-19),” katanya.

Doni juga mengajak warga Surabaya untuk memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para dokter, tenaga kesehatan, tenaga laboratorium dan semua yang bergerak di bidang farmasi dan kesehatan masyarakat. Sebab, mereka adalah pahlawan kemanusiaan.

“Warga Surabaya harus memberikan penghargaan kepada para dokter karena mereka adalah pahlawan kita dalam menghadapi COVID-19,” ucapnya.