Malang, IDN Times - Universitas Brawijaya (UB) menjadi kampus yang kesekian melakukan seruan etika bernegara kepada para pemimpin Indonesia. Mereka merasa keharmonisan masyarakat kini mulai tergerus sejak mendekati Pemilu 2024.
Karena kondisi yang mulai genting, para Civitas Akademika UB secara serentak membuat pernyataan sikap pada Selasa (6/2/2024) di Gedung Rektorat UB. Mereka membacakan 8 himbauan pada Presiden RI, Menteri, DPR, MK, hingga kepala daerah.
Sekretaris Dewan Profesor UB, Prof Sukir Maryanto menjelaskan alasan kenapa mereka baru membuat pernyataan pada hari ini. Ia menjelaskan jika sejak lama mereka telah merumuskan ide penyataan sikap terhadap etika bernegara pemimpin Indonesia.
"Jadi majelis dewan guru besar sudah merumuskan sejak 15 Desember 2023, kenapa baru sekarang di UB, kita berproses untuk institusional, formal, dan melibatkan semua stakeholder. Jadi ketika rapat dewan profesor kita juga mengundang presiden EM melibatkan dosen dan sebagainya ini butuh waktu yang tidak singkat," terangnya usai membacakan pernyataan sikap.
Sementara itu, Ketua Senat UB, Prof Nufil Hanani mengatakan jika UB merasa kiris terhadap beredarnya hoaks di masyarakat jelang Pemilu 2024. Hal ini membuat masyarakat sling curiga dan menimbulkan gesekan antar kelompok.
"Caci maki dan segala macamnya beredar di semua lapisan masyarakat. Oleh karenanya Civitas Akademika UB, termasuk mahasiswa mengimbau semuanya untuk bersikap netral, bersikap baik, tidak saling maki. Begitu juga calon-calon legislatif dan capres-cawapres tidak Saling menjatuhkan, kan nyaman jadinya hidup ini jadinya," ujarnya.
Ia juga menegaskan jika tidak ada orang yang melakukan intervensi kepada UB selama ini. Begitu juga penyataan sikap hari ini merupakan bentuk netralitas UB sebagai lembaga pendidikan tinggi. Mereka menegaskan tidak akan berpihak pada kelompok manapun dalam politik.
"Brawijaya tidak ada yang mengintervensi, tidak ada di Brawijaya, mungkin tidak Berani. Karena apa, Brawijaya ini namanya raja yang menyatukan Indonesia, kira-kira begitu. Jadi Alhamdulillah itu tidak terjadi pada UB," tegasnya.
Di tempat yang sama, Guru Besar Fakultas Hukum (FH) UB, Prof Rahmat Safaat menegaskan jika Indonesia ada negara demokrasi. Sehingga di dalamnya kebebasan berbicara dijunjung tinggi oleh konstitusi dan tidak ada paksaan atau tuntutan dari siapa pun. Oleh karena itu ia mengatakan jika pernyataan sikap hari ini dalam rangka menyampaikan pemikiran atau petisi.
"Apapun yang ada untuk menilai perilaku penguasa yang nampaknya sarapan pagi bisa tenang, tapi sebenarnya Indonesia tidak baik-baik saja. Ada banyak persoalan yang kalau didiamkan akan menjadi bumerang, oleh Karne itu seluruh kampus tidak ada kata terlambat, besok atau kapan pun silakan, bahkan setelah pemilu pun boleh, untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah, sebagai wujud negara demokrasi," pungkasnya.