Surabaya Gagal Raih KLA Paripurna, Masih Ada Anak Terlantar

Eri menyebut, salah satu faktor Surabaya belum mendapatkan KLA Paripurna karena masih ditemukannya anak terlantar. Faktor itulah yang disebut menjadi salah satu penilaian Kementrian Perlindungan Perempuan dan Anak (KemenPPA) RI. 

"Iya (ditemukan anak terlantar), salah satu penilaiannya itu, saya sebenernya gak peduli penghargaan itu, tapi saya bilang ke temen-temen pengharagaan apapun tidak menjadi dasar kita," kata Eri. 

Anak terlantar itu disebut Eri bukan merupakan warga Surabaya, melainkan warga luar Surabaya yang dibawa orangtuanya untuk mengemis hingga mengamen. Warga luar kota yang datang mencari penghidupan itu lah yang kemudian menjadi beban pemerintah kota. 

"Kemarin seperti di Pucang orang non Surabaya, pengamen dipulangkan. Tapi kalau dinilai dan menjadi beban Surabaya ya saya gak mau. Silakan berkata apa, tapi saya hadir untuk orang Surabaya. Kalau semua pindah baru sebulan dua bulan minta bantuan nasib wargaku gimana," jelas dia. 

Eri pun akan datang ke Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri RI untuk berkonsultasi soal aturan warga luar daerah yang meminta bantuan. 

"Jangan bilang warga Surabaya kalau KK nya nunut karena ternyata Dirjendukcapil itu bisa pindah KK kalau punya rumah,"  terang Eri.

Namun, bukan berarti, ketika ada anak luar kota terlantar Pemkot lantas membiarkan begitu saja. Dirinya akan berkordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan daerah asal untuk mengatasi masalah ini. 

"Yang non Surabaya meminta bantuan ke pemkot akan saya sinergikan dengan provinsi," ungkap dia. 

Namun demikian, Eri mengaku tak peduli dengan penghargaan yang ada. Yang paling penting bagaimana Surabaya menjadi kota yang bebas dari kekerasan anak hingga bullying. 

"Saya sampaikan, bahwa ada atau tidak ada penghargaan, mau dikasih atau tidak, sejatinya pemerintah dan DPRD tidak memikirkan itu. Tapi bagaimana kita mengurangi kekerasan anak, tidak ada bully di sekolah," pungkas dia.