Surabaya, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) memastikan stok Liquefied Petroleum Gas (LPG) di wilayahnya tetap aman di tengah munculnya keluhan kenaikan harga di sejumlah daerah. Kenaikan disebut bukan dipicu kelangkaan, melainkan persoalan distribusi, terutama di wilayah kepulauan dan daerah dengan akses terbatas.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas ESDM Jatim, Aftabuddin Rijaluzzaman, menegaskan bahwa pasokan LPG, baik subsidi maupun nonsubsidi, dalam kondisi terkendali. Namun, biaya transportasi yang tinggi membuat harga di tingkat konsumen mengalami fluktuasi. “Kalau stok LPG sebenarnya aman. Kenaikan harga di beberapa wilayah lebih karena faktor transportasi, terutama di daerah kepulauan. Itu hal yang biasa terjadi,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).
Meski stok dinyatakan aman, Pemprov Jatim mulai mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan harga LPG nonsubsidi 12 kilogram. Kondisi ini dinilai berpotensi mendorong pergeseran konsumsi ke LPG subsidi 3 kilogram yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Aftabuddin menegaskan, potensi peralihan tersebut tidak bisa terjadi secara bebas karena penggunaan LPG 3 kg telah diatur ketat. Pemerintah memastikan hanya kelompok sasaran yang berhak mengakses subsidi tersebut. “Pemanfaatan LPG 3 kg sudah jelas diatur. Tidak semua bisa berpindah dari 12 kg ke 3 kg, karena ada regulasinya,” tegasnya.
Untuk menjaga distribusi tetap tepat sasaran, Dinas ESDM Jatim telah mengerahkan tim monitoring di lapangan. Tim ini bertugas mengawasi alur distribusi sekaligus mendeteksi potensi penyimpangan, termasuk indikasi peralihan penggunaan LPG yang tidak sesuai ketentuan.
Selain itu, koordinasi dengan Pertamina terus diperkuat guna memastikan pasokan tetap lancar dan tidak terjadi gangguan distribusi yang dapat memicu gejolak harga.