Siswa SD-SMP Negeri di Surabaya Dilarang Wisuda dan Wisata Luar Kota

Surabaya, IDN Times - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi melarang siswa SD dan SMP Negeri menggelar acara perpisahan sekolah dengan perayaan wisuda. Ia juga melarang sekolah untuk menggelar acara studi tour ke luar kota.

Eri menegaskan, pihaknya melarang keras sekolah negeri di Surabaya untuk menggelar kegiatan yang membutuhkan biaya besar. Apalagi kegiatan tersebut memungut uang kepada siswa. 

"Saya sudah tidak perbolehkan lagi ada wisuda di SD dan SMP negeri ketika dia itu meminta biaya kepada muridnya," ujar Eri, Rabu (14/5/2025). 

Larangan ini sudah berlaku sejak 2015 silam. Hal ini dilakukan karena tidak semua siswa mampu membayar sejumlah uang untuk mengikuti acara tersebut. 

" Kita ingin mengajak kepala sekolah, guru, dan orang tua untuk peduli dengan orang-orang di sekelilingnya. Tidak semua anak mampu secara ekonomi untuk ikut merayakan kelulusan dengan wisuda," katanya. 

Terlebih, kegiatan semacam ini sering kali memberatkan otang tua siswa. Bahkan, jila ada siswa yang tak ikut, maka siswa tersebut akan merasa kecil hati.

"Kita bukan melarang kegembiraan, tapi agar tidak ada siswa yang kecewa karena keterbatasan biaya," jelasnya.

Walaupun wisuda dan wisata luar kota tidak diwajibkan. Akan tetapi, kegiatan tersebut kerap menimbulkan kesenjangan antar siswa.

"Jangan pernah alasan menggunakan wisuda, yang mampu silakan membayar, yang tidak mampu tidak usah membayar. Tetapi, memaksa anaknya untuk membayar. Itu sama saja merusak jiwa anak-anak," terangnya.

Menurut Eri, wisuda sekolah selama ini hanya menjadi momen euforia saja. Yang terpenting baginya adalah bagaimana anak-anak keluar dari sekolah memiliki karakter yang baik. 

"Sejatinya esensi dari sebuah pendidikan bukan soal euforia kelulusan tiap akhir tahun pelajaran. Yang paling penting adalah bagaimana anak-anak kita tumbuh dengan karakter terbaik di tengah lingkungannya," ungkap Eri.

Kegiatan perpisahan semacam wisuda bisa diganti dengan hal lain. Seperti acara dia bersama dan lain sebagainya. 

"Acara wisuda bisa diganti doa bersama, kemudian saling berpamitan memohon doa restu ke Bapak/Ibu guru kita," imbaunya.

Eri pun akan memberi menegur sekolah negeri yang melanggar peraturan tersebut. Bahkan, ia juga tak segan akan memberi sanksi. 

"Kalau sampai ada, saya tegur kepala sekolahnya, saya beri sanksi (untuk) gurunya. Itu kalau ada di sekolah negeri," katanya.

Sementara untuk sekolah swasta, Eri hanya memberi imbauan saja. Hal ini karena lembaga swasta berada di luar kewenangan Pemkot.

 "Kalau di sekolah swasta, lebih bersifat imbauan. Sebab, swasta di luar kewenangan saya (Pemkot)," pungkas Eri.