Semeru, Sebuah Pelajaran Tentang Peringatan Dini Bencana

Kepala Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Kementerian ESDM, Andini mengatakan bahwa pihaknya sudah sempat memberikan peringatan dini mengenai naiknya aktivitas Gunung Semeru dua hari sebelum kejadian erupsi, tepatnya pada Kamis (2/12/2021). Dalam peringatan dini itu, PVMBG sudah mewanti-wanti akan adanya bahaya yang mengintai berdasarkan pemantauan dari Pos Pemantauan Gunung Sawu. 

"Imbauan itu sudah kami sampaikan dari 2 Desember melalui WhatApss Grup (WAG). Bahkan kami sudah bersurat ke Gubernur Jatim," ujar Andini, Minggu (5/12/2021).

Peringatan dini ini pun diakui Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Ia mengaku sudah menerima peringatan dini dari PVMBG. Namun, tak ada penjelasan lebih lanjut apa isi peringatan dini yang diterima dan bagaimana penyebarannya hingga ke masyarakat.

"Proses early warning system-nya sebetulnya sudah berjalan. Jadi, dari PBMVG di Gunung Sawur juga sudah terkonfirmasi, dari koordinator tambang sudah terkonfirmasi, dan kalau teman-teman melihat bahwa beberapa meter dari sini itu sudah ada papan bagaimana mereka mengetahui bahwa ini adalah jalur evakuasi. Artinya pada tataran mitigasi dan early warning system relatif ini sudah jalan," sebut Khofifah di Lumajang, Senin (6/12/2021).

Nyatanya, peringatan dini yang disampaikan PVMBG ini masih berupa informasi mengenai peningkatan aktivitas gunung merapi dan potensi banjir. Selanjutnya, informasi tersebut diteruskan kepada pemerintah daerah.

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq mengatakan bahwa Kabupaten Lumajang memang belum memiliki alat tertentu untuk menyebarkan peringatan dini kepada masyarakat. Penyampaian tanda bahaya masih dilakukan secara manual melalui pesan teks di grup Whatsapp. Sayangnya, tak ada kepastian bahwa informasi tersebut dapat sampai dan dimengerti dengan baik oleh para warga.

“Jadi kalau tanya EWS itu ada. Tapi gak ada alat. Gak ada alat. Hanya informasi dari PVMBG kepada kami, kami sampaikan kepada camat dan kepala desa,” tutur Thoriqul kepada IDN Times, Kamis (9/12/2021).

Selama ini, Thoriq mengaku menyerahkan sistem “peringatan dini” ke masyarakat di sekitar lereng gunung. Ia percaya, masyarakat sekitar lebih mengerti tanda-tanda alam jelang terjadinya bencana.

“Masyarakat di sekitar lereng Semeru ini sudah berkehidupan sehari-hari. Setiap hari, lava pijar itu sering memunculkan percikan-percikan api. Jadi bagi masyarakat sini, Semeru memunculkan percikan api itu sudah biasa,” ungkapnya.

Peringatan dini berupa pesan teks ini juga diakui diterima oleh Kepala Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Abdul Azis. Beberapa pesan bisa mereka mengerti seperti bahaya banjir. Hanya saja, peringatan lainnya disampaikan dengan bahasa ilmiah yang kebanyakan tak dimengerti oleh warga.

Pada hari kejadian, Azis mengaku sudah mendapatkan peringatan sebelumnya. Hanya saja, dalam peringatan itu tertulis potensi banjir yang tak terlalu besar. Alhasil, warga dan perangkat desa pun kecolongan karena mengira tak ada bencana yang akan datang.

“Itu cuma 25 getarannya, biasanya kecil. Tahun kemarin saja itu sampai 70 tapi gak sebesar ini. Makanya kita kaget. Karena yang tidak tahu itu awan panasnya yang membawa material vulkanik sampai terjadi longsor,” ungkap Azis.

Azis menerangkan bahwa dalam grup Whatsapp itu juga terdapat sejumlah warga. Ia meyakini bahwa warga sebelumnya sudah mendapat pemberitahuan adanya potensi bahaya. Namun, berdasarkan reportase langsung IDN Times, empat warga dari Desa Sumberwuluh dan Supiturang tak mendapat peringatan apa pun. Sebut saja Saipul warga Curah Kobo’an dan Lagiono warga Kamar Kajang.

Dua pria yang sehari-hari bekerja sebagai penambang pasir manual ini tak mendapat pemberitahuan apa-apa. Begitu pula dengan Ngatiyem dan Fatoyah, dua lansia yang tinggal di Curah Kobo’an, desa terdekat dengan puncak Semeru. Mereka tidak mendapat peringatan apa-apa.

“Cuma tahu kalau ada suara tin-tin (klakson motor). Waktu dilihat ke luar sudah gelap. Gak ada peringatan apa-apa,” sebu Ngatiyem.

Tentu menjadi pertanyaan apakah sistem peringatan melalui pesan teks Whatsapp ini bisa menjangkau seluruh warga mengingat ada lansia yang tidak mengoperasikan ponsel pintar seperti Ngatiyem dan Fatoyah. Apalagi, Ngatiyem tinggal seorang diri di rumahnya.

“Saya cuma lihat, beberapa jam sebelum kejadian itu ada polisi yang mendatangi tambang. Sepertinya menyampaikan peringatan banjir. Tapi tidak tahu sampai sebesar ini,” sebut Lagiono.

Azis mengatakan bahwa memang salah satu sasaran pemberitahuan peringatan dini bencana adalah pengelola tambang pasir. Pasalnya, tambang pasir terletak tepat di pinggir sungai yang rawan menjadi korban baniir dan longsor. Sayangnya, peringatan itu seperti tak diindahkan. Salah satunya tampak dari video yang diunggah oleh korban bernama Rani di Tambang Pasir H Satuhan. Dalam video itu Rani masih sempat mengabadikan momen saat Semeru memuntahkan awan pekat yang membumbung tinggi. Rani tak mengetahui bahwa awan itu membawa malapetaka hingga mengubur para pekerjanya.

Tak hanya itu, Azis menjelaskan bahwa Desa Sumberwuluh memiliki Satgas Desa Tangguh Bencana (Destana) yang bertugas untuk kesiapsiagaan dalam mitigasi dan evakuasi bencana alam erupsi serta banjir lahar Gunung Semeru. Satgas ini juga sudah menerima peringatan dini yang diberikan oleh PVMBG. Namun, mereka lagi-lagi belum siap menghadapi bencana awan panas guguran dengan begitu besarnya.

“Ini baru pertama terjadi selama puluhan tahun. Sebelumnya itu tahun 70-an. Makanya kami juga tidak siap,” sebut Azis.

Peneliti Senior dari Pusat Penelitian Mitigasi, Kebencanaan, dan Perubahan Iklim (Puslit MKPI) ITS Amien Widodo menjelaskan bahwa peringatan dini sebenarnya sudah dibuat dengan baik oleh PVMBG berupa peta kawasan rawan bencana. Seharusnya, peta itu dipatuhi oleh masyarakat dan pemerintah daerah agar tak ada yang beraktivitas di sekitar daerah berbahaya. Sayangnya, peringatan paling dini itu seolah tak diindahkan.

“Karena kawasan rawan bencana itu banyak dihuni orang, jadinya ya banyak korban. Mestinya kalau memang masyarakat mau menempati daerah rawan tadi, mereka harus melengkapi diri dengan sirine atau sesuatu yang saling terhubung dengan masyarakat di hilir dan di hulu,” terang Amien.

Namun, melihat peristiwa APG Semeru 2021 itu, Amien menilai memang dibutuhkan sistem peringatan dini lebih cepat yang disediakan oleh pemerintah daerah, perangkat desa, bersama masyarakat. Penyampaian informasi bahaya melalui pesan teks dinilai kurang cepat dan tidak merata. Dengan sistem peringatan dini yang lebih cepat, Amien mempercayai akan lebih banyak warga yang bisa menyelamatkan diri.

“Harus ada tambahan tadi seperti sirine dan berpengetahuan. Pemerintah harus melakukan percepatan penyebaran informasi bahaya bencana. Masyarakat kan harus bersiap-siap juga,” sebutnya.

Tak hanya itu, Amien juga menilai perlu adanya penambahan pos pantau yang memonitor potensi bahaya lain dari Gunung Semeru selain banjir lahar yaitu awan panas guguran. Nyatanya, APG ini menjadi lebih berbahaya dan memakan banyak korban dibandingkan banjir lahar yang sudah pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

Amien mengatakan bahwa memang sebagian tanggung jawab berada di tangan pemerintah dalam hal ini PVMBG yang memiliki informasi pantauan serta pemerintah daerah dalam penyebaran informasi. Namun, salah satu mitigasi yang sebenarnya amat dibutuhkan adalah peringatan dini berbasis komunitas atau di masyarakat.

Hal pertama yang harus disiapkan adalah pengetahuan memadai mengenai Gunung Semeru seperti tanda-tanda alam jika banjir lahar, longsor, erupsi, bahkan awan panas guguran akan terjadi. Setelah itu, masyarakat juga harus dibekali dengan pengetahuan secara komperhensif mengenai cara evakuasi diri ketika terjadi bencana-bencana tertentu.

“Mestinya pemerintah daerah dan masyarakat harus menyiapkan diri semua. Mereka harus berpengetahuan tentang cara evakuasi dan sebagainya, masyarakat itu sendiri. Pos pantau hanya memberi informasi gunung saja, penyebarannya dari pemerintah daerah,” ungkapnya.

Azis nengatakan bahwa desanya sudah melakukan sosilasisasi dan pelatihan bencana secara berkala kepada warganya. Upaya mitigasi berupa penyiapan rambu-rambu rawan bencana, arah jalur evakuasi, serta titik kumpul yang aman juga sudah dilakukan. Namun, upaya-upaya ini menjadi percuma ketika mereka dihadapkan dengan bencana mendadak.

“Destana itu punya tim, tapi kami kekurangan SDM saat kejadian. Karena panik sendiri-sendiri memang,” sebut Azis.

Amien pun menilai kekurangan SDM bukan menjadi alasan jika warga sudah bisa menyelamatkan diri masing-masing dengan baik. Dengan cepatnya penyampaian informasi dari PVMB, masifnya penyebaran peringatan oleh pemerintah daerah dan perangkat desa, serta kemampuan mitigasi bencana yang dimiliki masyarakat, Amien percaya bahwa korban bencana Gunung Semeru di kemudian hari dapat diminimalisir.

“Seperti bencana (gempa) di Kobe. 35 persen penyintas selamat karena berpengetahuan mengenai bencana. 32 persen keluarganya berpengetahuan. 28 persen masyarakatnya tahu. Jadi mereka bsia kompak keluar,” terang Amien memberi contoh.

Selain memberikan saran kepada pemerintah daerah dan masyarakat mengenai percepatan edukasi kebencanaan, Amien mengatakan bahwa pihaknya juga akan membantu meneliti teknologi yang pas untuk menjadi sistem peringatan dini di kawasan Gunung Semeru. 

”Kita akan upayakan segera. Dengan teknologi yang ada, akan bisa segera diupayakan karena masyarakat sangat membutuhkannya,” tuturnya.

Tak hanya itu, Azis juga berjanji akan memperbaiki prosedur kebencanaan yang mereka miliki saat ini. Ancaman awan panas guguran yang sebelumnya tak pernah diantisipasi akan menjadi salah satu poin penting dalam SOP terbaru. Ia juga memastikan akan memberikan penyuluhan dan pelatihan lebih rutin agar masyarakat dapat menyelamatkan diri serta orang-orang di sekitarnya lebih cepat.

“Kita sih berharapnya bencana ini tidak akan terjadi lagi. Tapi, setelah semuanya kondusif, kami akan melakukan evaluasi dan buat SOP baru,” pungkasnya.