Riwayat Perjuangan KH Masjkur, Tokoh NU yang Jadi Pahlawan Nasional

Sebelum Jepang menduduki Indonesia, KH Masjkur sempat mendirikan madrasah Misbahul Wathon pada 1923. Kemudian, dia bergabung dengan kelompok studi Taswirul Afkar di Surabaya yang terbiasa membahas persoalan agama dalam kehidupan sehari-hari. Dia memiliki hubungan baik dengan KH Wahab Hasbullah dan KH Mas Mansur.

Pada 1926, KH Masjkur turut terlibat dalam mendirikan Nahdlatul Ulama (NU) dan dikukuhkan sebagai Ketua Cabang NU Malang yang pertama. Pada 1938, dia menjadi salah satu pengurus PBNU di Surabaya. Dari organisasi ini KH Masjkur banyak belajar manajemen kepemimpinan hingga mampu berkiprah di tingkat nasional.

Kala Nippon masuk ke Indonesia, KH Masjkur sudah berusia 43 tahun. Dia dikenal sebagai pemuka agama dan pemimpin masyarakat yang karismatik. Putra dari pasangan KH Maksum dan Ny. Maimunah ini turut merintis lahirnya Hisbullah, wadah bagi para pemuka agama untuk turut serta membela Tanah Air melawan Jepang.

Pada 1944, KH Masjkur diangkat oleh Jepang sebagai anggota Chuo Sangi Kai, semacam DPRD Keresidenan Malang. Pada Maret 1945, ia terpilih sebagai anggota BPUPKI. Dia termasuk salah satu orang yang turut menggagas dasar negara bersama Sukarno, M. Yamin, KH Wahid Hasyum, dan KH Kahar Muzakkir.

Pada fase kemerdekaan, mendengar isu kembalinya Belanda ke Indonesia, Masjumi sebagai satu-satunya partai politik Islam memberi mandat kepada KH Masjkur untuk mendirikan sekaligus menjadi ketua Laskar Sabilillah. Bermodalkan tanah milik orang tuanya seluas satu hektare, ia mengumpulkan para santri di Desa Belimbing untuk memperseiapkan pertempuran. Pada 10 November, dia juga terlibat pada pertempuran di Wonokromo, Surabaya.

Ketika negara memasuki masa darurat dan kabinet dibubarkan, presiden segera membentuk Dewan Pertahanan Negara. KH Masjkur sebagai perwakilan Partai Masjumi terlibat sebagai anggota dewan tersebut.

Bersama Hisbullah dan Sabilillah, KH Masjkur memimpin pasukannya melawan agresi militer Belanda I dan II. Satu waktu, KH Masjkur hampir saja ditangkap oleh Belanda. Dia berhasil lolos lewat pintu belakang membawa putranya Saiful Islam yang masih belia dan pergi meninggalkan Yogyakarta.

Salah satu jargon yang terus ia suarakan untuk memberi semangat kepada laskar juangnya adalah Isy Kariman aw Mut Syahidan yang artinya adalah hidup mulia atau mati syahid.

Di bidang pemerintahan, KH Masjkur berkali-kali dipercaya menjabat sebagai Menteri Agama. Pada 1948 di bawah Kabinet Amir Syarifuddin II, beliau sempat membuat kebijakan supaya biaya Pengadilan Agama disetor kepada kas negara.

Kemduain, ketika Muhammad Hatta membentuk kabinet, salah satu kebijakan KH Masjkur sebagai Menteri Agama adalah menjadikan seluruh perkara perdata di kalangan umat Islam diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama. Pada fase ini pula ia mendapat misi oleh Hatta untuk membuka hubungan diplomatik dengan Arab Saudi. Keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan haji termasuk warisan kebijakannya.

Tercatat ia menjadi Menteri Agama pada 11 November 1947-4 Agustus 1948 (Kabinet Amir Syarifuddin II dan Hatta I), 4 Agustus 1949-20 Desember 1949 (Kabinet Hatta II), 20 Desember 1949-21 Januari 1950 (Kabinet Susanto), dan 30 Juli 1953-12 Agustus 1955 (Kabinet Ali Sastroamidjodjo I)

Di ranah politik, KH Masjkur pernah menjadi anggota Konstituante. Dia termasuk tokoh yang memperjuangkan Islam sebagai dasar negara Indonesia, setidaknya menghidupkan kembali Piagam Jakarta.

Pada masa Orde Baru, dia termasuk pendiri Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersama Idham Kholid, Mintareja, Anwar Cokroaminoto, H. Rusli Khalil. Dia bahkan pernah menjadi Wakil Ketua DPR/MPR untuk periode 1973-1983. Jabatan terakhirnya di DPR adalah Ketua Fraksi PPP hingga 1985.

Di antara Tanda Jasa yang diberikan kepadanya adalah Bintang Mahaputra Adipradana (1973), Bintang Legiun Veteran (1988), Satialencana Peristiwa Perang kemerdekaan I (1964), Satialencana Peristiwa Perang Kemerdekaan II (1964), Satyalencana Gerakan Operasi Militer I (1964), Satyalencana Gerakan Operasi Militer VII (1964), dan Bintang Gerilya dari Presiden Sukarno (1965).