Retreat Dapat Materi Efisiensi, Khofifah Susun Strategi
Surabaya, IDN Times - Materi retreat yang didapatkan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa langsung dikoordinasikan dengan jajarannya. Salah satu materi itu terkait pengelolaan keuangan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diberikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
"Beliau memberikan materi tentang innovative financing, efisiensi APBD, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan banyak yang lain yang sangat ditunggu kami sebagai peserta,” ujar Khofifah, Senin (24/2/2025).
“Beliau menekankan bahwa pemerintah daerah seharusnya tidak sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menurut Ibu Menkeu, ada berbagai alternatif pendanaan yang bisa dijalin melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta. Juga memaksimalkan pendapatan dari BUMD,” lanjutnya.
Oleh sebab itu, usai mendapatkan pembekalan dari Menkeu ini, Khofifah memberikan arahan pada jajarannya di Pemprov Jatim untuk menyiapkan strategi. Khususnya, terkait kebijakan efisiensi melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan juga SE Menkeu Nomor 900/833/SJ.
“Kami meminta Pak Wagub diskusikan dengan Sekda dan jajaran termasuk BUMD terkait innovative financing. Alhamdulillah baik Pak Wagub maupun Sekda langsung respon cepat, dan segera ditindaklanjuti, kita diskusi melalui group WA sampai dini hari," ungkap dia.
Lebih lanjut dijelaskan Khofifah, dalam menghadapi situasi keterbatasan anggaran, pemerintah darah juga harus melakukan beberapa hal. Seperti halnya, menggenjot pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang tidak membebani masyarakat.
"Juga melakukan perbaikan belanja agar benar benar efektif dan efisien, serta melakukan innovative financing seperti yang diharapkan Ibu Menteri Keuangan tadi," terangnya.
Peningkatan PAD harus diupayakan di berbagai sektor untuk bisa menambal pos-pos anggaran dari pusat yang terkena efisiensi. Dengan harapan program-program untuk masyarakat bisa terus dimaksimalkan.
"Salah satu upaya innovative financing adalah dengan menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan dari berbagai pihak. Seperti Dunia Usaha, termasuk BUMN dan BUMD, pembiayaan dengan pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), mengembangkan Dana Abadi Daerah,dan lain-lain," terangnya.
Adapun, beberapa program innovative financing yang telah dilakukan Pemprov Jatim diantaranya Pembangunan Simtem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Umbulan, bantuan permodalan Usaha Mikro kerjasama dengan BAZNAS dan kegiatan lainnya yang dibantu melalui CSR dunia usaha dan BUMN/BUMD.
"Termasuk Pembangunan Penerangan Jalan Raya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Madiun juga dengan pola KPBU. Ke depan akan terus kita optimalkan pola- pola seperti ini," tegasnya.
"Menghadapi kebijakan efisiensi ini, kami kemarin usai pelantikan pun juga sudah mengadakan rapat koordinasi dengan Pak Wagub, Pak Sekda dan seluruh jajaran Kepala Perangkat Daerah Pemprov Jatim. Intinya, kami siap dan segera menindaklanjuti terkait kebijakan pemerintah pusat," ungkap Khofifah menambahkan.
Meski begitu, Khofifah menegaskan efisiensi yang dilakukan oleh Pemprov Jatim tidak akan mengurangi sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan serta layanan publik maupun penyaluran bantuan sosial (Bansos).
“Kami pastikan juga efisiensi ini tidak akan mengganggu kinerja Pemprov Jatim terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat," katanya.
Tidak hanya itu, Khofifah juga meminta jajarannya untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan khususnya untuk memberikan rekomendasi yang terbaik untuk Jatim.