Rencana Penebangan 4.000 Mangrove di Banyuwangi Picu Kontroversi

Kawasan mangrove yang rencananya ditebang berada di kawasan Marina Boom PT Pelindo Properti Indonesia, Kelurahan Kampung Mandar, Banyuwangi. Setelah ramai di media sosial, DLH Banyuwangi bersama Dinas Pengairan Banyuwangi meninjau kawasan tersebut, Senin siang.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi Husnul Chotimah membenarkan terbitnya surat tersebut. Dia mengatakan, pembuatan surat berdasarkan permintaan dari warga sekitar dan diperkuat dari lurah di kawasan Mangrove.

"Surat ini saya tulis ada latar belakangnya. Ada tahapan dari bawah. Yakni permintaan penebangan dari warga sekitar, diperkuat lurah dan warga melalui tanda tangan," ujar Husnul saat melakukan audiensi dengan pemerhati lingkungan.

Husnul melanjutkan, sebenarnya tidak ada hitungan pasti berapa jumlah mangrove yang akan ditebang oleh DLH. Pihaknya tidak menghitung secara rinci, hanya berdasar ilmu kira-kira.

"Kata 4.000 sesungguhnya rabaan, karena kami tidak pernah menghitung, berapa kalau luasan sekian," jelasnya.

Surat rekomendasi itu sendiri ditujukan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur sebagai pihak yang memiliki program penanaman mangrove pada tahun 2010.

"Dulu bibit yang menanam dari dinas (kelautan dan perikanan) provinsi. Tidak adanya koordinasi yang matang, titik di mana lokasi pohon ditanam," katanya.

Isi surat tersebut tak pelak mendapat banyak sorotan dari pemerhati lingkungan. Kendati demikian, Husnul menilai bahwa pembabatan mangrove sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sekitar.

"Poin tiga (dalam surat) yang banyak mendapat sorotan, realitas memang seperti itu. Upaya pembersihan (sampah) sulit, hanya bisa mengais pakai tongkat yang diberi paku," ujarnya.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Pemkab Banyuwangi Guntur Priambodo yang juga Plt Kepala Dinas Pengairan Banyuwangi menjelaskan, pihaknya sepakat melakukan normalisasi muara sungai Kalilo dengan mengurangi sejumlah pohon mangrove. Guntur memastikan, kawasan yang dinormalisasi tidak akan menghabiskan seluruh mangrove. Hanya di sisi tepi di jalur muara selebar 15 meter yang saat ini mengalami pendangkalan akibat sedimentasi.

"Kami akan menyelesaikan persoalan dengan tata guna yang baru. Kami lakukan kajian bersama DLH dan PU, yakni normalisasi muara," urainya.

Dari proyek tersebut, imbuh Guntur, pihaknya memastikan tidak akan sampai menebang 4.000 mangrove.

"Saya kira puluhan, karena hanya alurnya saja. Mangrovenya kami perbaiki, ada tempat untuk mengurung mangrovenya dan dibuatkan pintu air untuk mangrove. Prediksi saya sekitar puluhan, jadi dinormalisasi," jelasnya.

Di tempat yang sama, Ketua RW 02 Lingkungan Kampung Ujung, Kelurahan Kepatihan, Dwi Sasongko (51) mengatakan, banyak warga yang mengeluh karena aroma bau dan banyaknya sampah yang tersangkut di pohon mangrove. Dwi sendiri merupakan salah satu tokoh masyarakat setempat yang mendorong pemotongan mangrove.

"Dulu muara ini tidak ada mangrove. Kehidupan laut di sini banyak, bersih, ketika ditanami mangrove harapannya ada kepiting atau apa. Tapi, yang ada sampah, yang ada sedimentasi, yang ada nyamuk, banyak warga mengeluh gimana air ini mengalir," kata Dwi.

Dwi mengatakan, bila mangrove sudah ditebang, warga akan diminta untuk tidak membuang sampah. "Saya minta ke warga, kalau sudah dibersihkan (mangrove ditebang), tolong jangan ada buang sampah," ujarnya.

Menurutnya, penanaman mangrove di Kampung Mandar dan Kampung Ujung pada 2010 tak memperhatikan dampak panjang.

"Penanaman mangrove 2010 kok di tanam di sini. Yang nanam anak Kampung Ujung dan waktu itu mereka butuh pekerjaan, tanpa melihat di kemudian hari. Itu proyek provinsi dinas perikanan, harusnya ditanam di muara inkai sana," kata pria yang juga menjadi Plt Lurah Kepatihan ini.