Rencana Pembangunan Gedung DPRD Batu Senilai Rp70 Miliar Batal

13 Okt 2025, 04:12 WIB

Rizal Adhi Pratama

Pelantikan anggota DPRD Kota Batu Periode 2024-2029. (Instagram/prokopim_kwb)

Intinya sih...

Wakil Wali Kota Batu membenarkan pembatalan pembangunan gedung DPRD yang menelan biaya Rp70 miliar setelah menerima banyak saran dari masyarakat.
Kota Batu terdampak kebijakan efisiensi keuangan hingga 2026, fokus pada kebutuhan dasar masyarakat dan kajian forensik gedung dewan yang lama.
Kondisi fiskal saat ini tidak baik, perlu fokus pada kesehatan, pendidikan, dan UMKM hingga 2026 untuk menjaga anggaran APBD dengan bijak.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Batu, IDN Times - Rencana pembangunan gedung DPRD Kota Batu yang menelan biaya Rp70 miliar akhirnya dibatalkan. Rencana ini sebelumnya menimbulkan banyak kritik karena masyarakat merasa belum memerlukan gedung baru untuk anggota dewan ini.

1. Wakil Wali Kota Batu benarkan kalau pembangunan gedung DPRD yang baru dibatalkan

Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto.(iDN Times/Istimewa)

Wakil Wali Kota, Heli Suyanto membenarkan kalau rencana pembangunan gedung baru DPRD Kota Batu yang menelan biaya Rp70 miliar telah dibatalkan. Menurutnya, pembatalan ini setelah menerima banyak saran dari masyarakat Kota Batu.

"Kita sudah mendapatkan banyak masukan dari masyarakat, masyarakat ingin anggaran lebih banyak untuk pelayanan publik. Sehingga dipastikan nggak jadi (pembangunan gedung baru DPRD Kota Batu)," terangnya saat dikonfirmasi pada Minggu (12/10/2025).

2. Kota Batu terdampak kebijakan efisiensi, keuangan harus dijaga sampai 2026

Dari kiri Rudi, Ganis Rumpoko, Heli Suyanto, dan Nurochman. (IDN Times/Rizal Adhi Pratama)

Heli juga mengungkapkan faktor yang menyebabkan pembatalan pembangunan gedung baru DPRD Kota Batu ini adalah kebijakan efisiensi dari Pemerintah Pusat dan Pemprov Jatim. Mereka harus menjaga anggaran APBD hingga 2026.

"Kita sekarang tidak fokus pada pembangunan yang tidak mendesak, kebutuhan dasar masyarakat masyarakat yang perlu didahulukan. Kemudian kita lihat dulu kajian forensik gedung dewan yang lama, perlu direnovasi saja atau perlu dibangun ulang," jelasnya.

3. Kondisi fiskal saat ini sedang tidak baik-baik saja

Ilustrasi kebijakan fiskal (unplash.com/Jakub Żerdzicki)

Lebih lanjut, Heli mengungkapkan kalau saat ini kondisi fiskal di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Mereka perlu menentukan dengan bijak ke mana anggaran APBD perlu dicairkan.

"Jadi memang kondisi fiskal perlu dijaga dengan sehat sampai 2026. Sehingga kita fokuskan pada kesehatan, pendidikan, sampai untuk UMKM," pungkasnya.