Relawan Bumbung Kosong Siap Lawan Petahana di Trenggalek
Trenggalek, IDN Times - Pasangan Petahana Mochamad Nur Arifin-Syah M Natanegara dipastika tidak akan menang mudah di Pilkada Trenggalek. Pasalnya telah muncul relawan bumbung kosong yang akan menjadi lawan pasangan tersebut. Para relawan ini mendatangi KPU setempat untuk melakukan konsultasi. Mereka telah melakukan koordinasi mulai dari tingkat desa hingga kecamatan untuk menjadi lawan petahana.
1. Nilai demokrasi mundur karena hanya calon tunggal
Koordinator relawan bumbung kosong, Ali Maskur mengatakan dengan adanya calon tunggal pada Pilkada Trenggalek tahun ini, mereka merasa demokrasi mengalami kemunduran. Keberadaan Relawan Bumbung Kosong bukan bertujuan untuk menghalangi proses Pilkada 2024. Namun, pihaknya ingin memenangkan bumbung kosong dari bakal paslon petahana.
"Dengan adanya calon tunggal, kami Relawan Bumbung Kosong merasa demokrasi di Trenggalek mengalami kemunduran, mulai hari ini, kami akan rapatkan barisan untuk memenangkan bumbung kosong," ujarnya, Senin (9/9/2024).
2. Telah lakukan koordinasi dari desa hingga kecamatan
Kedatangan Relawan Bumbung Kosong ke KPU Trenggalek bertujuan untuk meminta kejelasan regulasi dan legalitas bumbung kosong. Mereka telah melakukan koordinasi dari tingkat kecamatan hingga desa. Tujuannya untuk merapatkan barisan pemenangan bumbung kosong. Mereka juga enggan mengomentarai kinerja pasangan petahana ini. "Kami tidak mau menilai pemerintahan. Kemarin kami sempat memunculkan calon sendiri, tapi semua rekom partai jatuh kepada bakal paslon petahana," paparnya.
3. KPU akan berkoordinasi dengan pusat terkait bumbung kosong
Sementara itu, Ketua KPU Trenggalek, Istatiin Nafiah menjelaskan, kedatangan Relawan Bumbung Kosong untuk menanyakan apakah bumbung kosong menjadi perserta Pilkada 2024. Sesuai regulasi bumbung kosong bukan merupakan peserta Pilkada. Iin juga belum dapat menjawab apakah mengkampanyekan bumbung kosong meruapakan pelanggaran atau tidak dalam Pilkada 2024. Namun, pihaknya akan berkoordinasi dengan KPU RI.
"Kami perlu mengkoordinasikan dengan KPU RI terlebih dahulu," pungkasnya.
