PWNU Jatim: Vaksin COVID-19 Perlu Libatkan Ulama

25 Nov 2020, 13:42 WIB

ilustrasi vaksin (IDN Times/Arief Rahmat)

Surabaya, IDN Times - Katib Suriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur (Jatim), Kiai Syafrudin Syarif menyampaikan perlunya keterlibatan ulama dalam penentuan vaksin COVID-19. Meski tak harus terlibat dalam pembuatannya secara teknis, menurutnya komposisi vaksin harus diberi tahu ke para ulama.

"Kalau keterlibatan pembuatan tidak perlu, karena itu bukan bidangnya. Tetapi melihat proses pembuatannya, bahannya dari apa sehingga bisa keluar fatwa nanti ini halal tidak ada kandungan babi dan sebagainya," ujarnya saat dihubungi, Rabu (25/11/2020).

1. Perlu gandeng MUI untuk bikin fatwa agar masyarakat tak gelisah

Ilustrasi vaksin (IDN Times/Arief Rahmat)

Nah, untuk mengeluarkan fatwa maka pemerintah harus menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI). PWNU Jatim pun mendorong MUI juga proaktif membuat penelitian khusus tentang vaksin COVID-19 yang sebaiknya digunakan untuk masyarakat Indonesia. Terlebih, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

'Memang saya berharap MUI ada penelitian khusus tentang itu. Sehingga ada fatwa resmi tentang kehalalannya," kata Syafrudin.

"Sehingga kalau kehalalannya diresmikan MUI, kita ini yang pakai jadi tenang. Kalau tidak ada masyarakat jadi gelisah," dia menambahkan.

2. Pemerintah harus getol sosialisasi vaksin

ilustrasi penyuntikan vaksin (IDN Times/Arief Rahmat)

Selain dari sisi kelaikan pemakaian, Syafrudin juga menyampaikan perlunya pemerintah terus sosialisasi terkait vaksin COVID-19. Sebab banyak informasi beredar, khususnya di media sosial kalau vaksin bisa mengakitbatkan kematian. Padahal yang beredar itu baru dalam tahap uji coba di sebagian negara saja.

"Sosialisasi bahwa digunakan untuk meningkatkan antibodi. Saya yakin vaksin yang digunakan aman untuk indonesia. Selektifitas harus dilakukan oleh pihak yang ditunjuk bertanggung jawab," ucapnya.

3. Berharap vaksin produksi sendiri bukan beli dari luar negeri

ilustrasi vaksin dan jarum suntik (IDN Times/Arief Rahmat)

Lebih lanjut, Syafrudin berharap pemerintah dapat memaksimalkan sumber daya manusia atau ahli-ahli yang ada di Indonesia. Supaya vaksin COVID-19 tidak perlu beli dari luar negeri, melainkan memproduksi sendiri. Hal itu juga dapat menjamin komposisi vaksin serta kebutuhan sesuai dengan kondisi.

"Saya berharap produk sendiri, berarti vaksin sesuai dengan antibodi dan juga perkembangan (COVID-19) yang ada di Indonesia. Karena setiap negara berbeda, corona yang berkembang di Indonesia tidak sama dengan Amerika," katanya.

"Jadi jenis corona sudah berkembang sekian ratus, kalau dari luar (vaksinnya) harus selektif dan diteliti betul cocok atau tidak. Kita jangan mau ditekan ambil punya Bill Gates, belum tentu cocok. Walaupun WHO yang bicara kita jangan mau," Syafrudin menegaskan.