Putusan Sidang Kanjuruhan Mengecewakan, KMS Sampaikan 4 Tuntutan

Majelis hakim PN Surabaya menjatuhkan vonis pada AKP Hasdarmawan dengan 1 tahun 6 bulan penjara, Kompol Wahyu Setyo Pranoto divonis bebas, AKP Bambang Sidik Achmadi divonis bebas. Lalu Abdul Haris divonis 1 tahun 6 bulan penjara, dan Suko Sutrisno divonis 1 tahun penjara 

"Kami menilai bahwa vonis tersebut jauh dari harapan keluarga korban yang menginginkan para terdakwa dapat diputus pidana seberat-beratnya juga seadil-adilnya serta dapat mengungkap aktor high level dibalik tragedi ini," terang Perwakilan KMS, Daniel Siagian.

Daniel sejak awal sudah curiga kalau proses hukum Tragedi Kanjuruhan di PN Surabaya tampak dialkukan secara tidak serius untuk mengungkap kasus ini. Pihaknya menduga proses hukum sudah dirancang agar gagal dalam mengungkap kebenaran dan berusaha melindungi pelaku kejahatan dalam Tragedi Kanjuruhan.

"Kami juga melihat bahwa proses persidangan tersebut merupakan bagian dari proses peradilan yang sesat atau malicious trial process. Bukan tanpa bukti, dugaan kami didorong dengan berbagai keganjilan selama persidangan yang kami temukan," tegasnya.

Ketua YLBH Pos Malang ini menyebut beberapa keganjilan yang mereka temukan diantaranya aktor yang diproses secara hukum hanyalah aktor lapangan, terbatasnya akses terhadap pengunjung atau pemantau persidangan di awal-awal sidang. Belum lagi terdakwa sempat hanya dihadirkan secara daring, diterimanya anggota Polri sebagai penasehat hukum dalam persidangan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) cenderung pasif dalam menggali kebenaran materil.

"Kami juga menemukan minimnya keterlibatan saksi korban dan keluarga korban sebagai saksi dalam persidangan, komposisi saksi didominasi oleh aparat kepolisian, intimidasi anggota Polri dengan membuat kegaduhan dalam proses persidangan. Kemudian adanya pengaburan fakta penembakan gas air mata kebagian tribun penonton, hingga peristiwa kekerasan dan penderitaan suporter baik di dalam maupun di luar stadion yang tidak diungkap secara utuh," paparnya.

Daniel menyebut proses persidangan ini telah menunjukan bahwa potret penegakan hukum di Indonesia tidak benar-benar berpihak kepada korban dan keluarga korban kejahatan. Vonis dari majelis hakim dinilai sebagai preseden buruk bagi penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.

Ia juga mengatakan proses peradilan ini memalukan Indonesia di mata dunia internasional. Karena menunjukan potret buruk dan hancurnya negara hukum Indonesia, karena hukum dipermainkan sedemikian rupa. Oleh karena itu, ia menuntut 4 hal kepada pemerintah.

"Pertama, Kapolri harus memastikan proses hukum berjalan dengan baik, transparan dan independen. Kedua, Dirkrimum Polda Jatim melakukan penyelidikan dan penyidikan kembali untuk menemukan tersangka baru khususnya bagi pelaku penembakan gas air mata. Ketiga, Komnas HAM RI menetapkan Tragedi Kanjuruhan sebagai pelanggaran HAM berat. Dan terakhir, Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung memeriksa Majelis Hakim yang mengadili perkara Tragedi Kanjuruhan atas dugaan pelanggaran kode etik," pungkasnya.