Polemik Perlintasan Kereta di Magetan Berakhir Kompromi

Camat Barat, Ari Budi Astuti, mengatakan hasil audiensi antara warga dan PT KAI menghasilkan keputusan bahwa akses perlintasan tetap dibuka untuk sementara waktu.

"Hasil kesepakatan kami dengan PT KAI dan warga, perlintasan kereta api yang menghubungkan Kelurahan Tebon dan Desa Bogorejo sementara tetap dibuka sambil menunggu pembangunan akses jalan baru,” ujarnya.

Namun, pembukaan itu tidak tanpa syarat. Pemerintah Desa Bogorejo dan Kelurahan Tebon diwajibkan membuat surat pernyataan kesanggupan menyediakan penjaga palang pintu serta posko penjagaan.

Biaya operasional penjagaan nantinya dibebankan melalui APBDes maupun APBD masing-masing wilayah.

Selain kewajiban menyediakan penjaga, PT KAI juga membatasi jam operasional perlintasan hanya mulai pukul 06.00 WIB hingga 17.00 WIB.

Di luar jam tersebut, akses wajib kembali ditutup demi meminimalkan risiko kecelakaan kereta api.

Manager Humas PT KAI Daop 7 Madiun, Tohari, mengatakan pembatas yang sempat dipasang saat penertiban kini sudah dikembalikan seperti semula sesuai hasil kesepakatan mediasi.

"Teman-teman di lapangan juga sudah dikembalikan seperti semula,” katanya.

Ia menegaskan pengawasan keselamatan kini menjadi tanggung jawab bersama antara PT KAI dan masyarakat sekitar.

"Keamanan dan keselamatan di jalur kereta api ini merupakan tanggung jawab kita bersama,” tambahnya.

Menurut Ari, keputusan membuka kembali perlintasan sementara diambil setelah pemerintah mendengar langsung berbagai keluhan masyarakat.

Warga menilai jalur tersebut sangat penting karena menjadi akses utama menuju area pemakaman Dusun Gomel serta jalur aktivitas pertanian warga.

"Karena memang tuntutan masyarakat. Akses ini penting untuk pemakaman dan juga akses pertanian,” jelas Ari.

Ia menyebut sektor pertanian menjadi perhatian karena berkaitan dengan upaya mendukung program ketahanan pangan pemerintah.

Meski akses sementara tetap dibuka, PT KAI menegaskan perlintasan tersebut tetap masuk kategori rawan karena jaraknya terlalu dekat dengan perlintasan resmi lainnya.

Sesuai aturan, jarak antarperlintasan minimal 800 meter sehingga lokasi itu sebenarnya direkomendasikan untuk ditutup.

Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah kecamatan bersama PT KAI kini mulai mengusulkan pembangunan akses baru di lokasi berbeda.

"Apakah nanti bentuknya underpass atau flyover, itu masih proses usulan,” kata Tohari.

PT KAI juga memastikan evaluasi akan terus dilakukan selama akses sementara masih digunakan agar risiko kecelakaan dapat ditekan seminimal mungkin.