Surabaya, IDN Times - Beredar penipuan mengatasnamakan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi melalui pesan WhatsApp. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap aksi penipuan yang mengatasnamakan pejabat, khususnya yang dilakukan melalui media daring.
Penipu tersebut menyalahgunakan nama Wali Kota Eri Cahyadi, melalui akun WhatsApp bernomor 0852-5061-3343. Bahkan untuk meyakinkan korban, pelaku memasang foto profil Eri. Modus ini serupa dengan aksi-aksi penipuan sebelumnya yang bertujuan mengecoh masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, M. Fikser, mengungkapkan, bahwa pelaku menyebarkan pesan singkat ke sejumlah nomor dengan mengaku sebagai Wali Kota Eri Cahyadi.
“Itu adalah oknum yang mengatasnamakan Pak Wali Kota Eri Cahyadi. Nomor yang mengirim pesan Whatsapp itu bukanlah nomor beliau. Maka, warga Kota Surabaya harus lebih berhati-hati dan waspada terhadap aksi penipuan apapun,” kata Fikser pada Selasa (21/1/2025).
Karena itu, Fikser mengimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan kepada aparat penegak hukum, apabila menemui aksi penipuan serupa. Hal ini penting untuk mencegah potensi kerugian yang lebih luas.
“Jika menerima pesan singkat atau telepon yang mengatasnamakan jajaran Pemkot Surabaya, harap berhati-hati. Jika pesan tersebut berisi permintaan tertentu atau menawarkan hal mencurigakan, dapat dipastikan itu adalah penipuan,” tegas dia.
Selain itu, Fikser juga mengingatkan seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta masyarakat umum agar tidak mudah percaya terhadap pesan yang mencurigakan.
"Saya berharap masyarakat tidak langsung mempercayai informasi dari pesan-pesan mencurigakan tersebut. Pemkot Surabaya tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang ditimbulkan akibat ulah oknum tidak bertanggung jawab,” tuturnya.
Selain imbauan kepada masyarakat, Fikser menyatakan bahwa Pemkot Surabaya juga meningkatkan pengawasan dan edukasi terkait modus penipuan. Pihaknya berharap, masyarakat lebih kritis dalam menerima informasi dari sumber yang tidak jelas dan selalu memverifikasi kebenarannya sebelum bertindak.
"Pemerintah kota berkomitmen untuk terus memberikan informasi terkini terkait modus-modus penipuan yang kerap terjadi, terutama yang mencatut nama pejabat pemerintah. Ini sebagai bentuk upaya melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan siber yang semakin marak," pungkasnya.